Isu Baru, Pembentukan Provinsi Bogor Raya, Dua Pimpinan Daerah Beda Pendapat

Senin, 12 Agustus 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Tribunnews

Foto: Tribunnews

DARA | BOGOR – Muncul isu baru perlunya pembentukan Provinsi Bogor Raya. Namun, dua pimpinan daerah berbeda pendapat yaitu Wali Kota Bogor, Birma Arya dengan Gubernur Jawa barat Ridwan Kamil.

Bima Arya mengatakan di tengah kajian tentang perluasan wilayah Bogor, tiba-tiba ada usulan  pembentukan provinsi baru bernama Bogor Raya.

Provinsi Bogor Raya mencakup wilayah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi. “Jadi bukan kotanya diperluas, tapi rentan birokrasinya diperkecil,” ujarnya usai menghadiri acara Creating the Cities of the Future dalam acara Congress of Indonesian Diaspora (CID-5), di Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Raya, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (10/8) seperti dilansir detikcom.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengaku tidak sepakat dengan usulan mengenai Provinsi Bogor Raya. Menurutnya, pemekaran wilayah tingkat dua lebih penting ketimbang membentuk provinsi baru.

Menurut Ridwan Kamil, urusan pelayanan publik sebagian besar berada di kabupaten dan kota, sehingga pemekaran wilayah tingkat dua yang perlu didorong, bukan pembentukan provinsi.

“Justru yang paling urgent sekarang itu pemekaran kabupaten-kabupaten menjadi kota tingkat II karena aksi utama dari pelayanan publik itu bukan di provinsi dalam pandangan saya,” ujarnya.***

Editor: denkur

Berita Terkait

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Ingatkan Pergantian Kepemimpinan tak Sekadar Formalitas
DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Paripurna, Setujui Raperda Pajak dan Restribusi Daerah
Musrenbang dan RKPD Kota Sukabumi Sudah Diteken, Selaraskan Visi Pembangunan
Pisah Sambut Bupati Sukabumi Dimeriahkan Gelaran Budaya Rakyat
Kabar Terbaru Kasus Dugaan Pelecehan Pasien oleh Oknum Dokter Kandungan di Garut
Pemkab Cirebon Lindungi Buruh, Jaga Investasi! Isu Outsourcing dan Hak Pekerja Jadi Sorotan
Hearing dengan HMI, DPRD Kota Sukabumi Tanggapi Isu Ketidak Normalan PAD
Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Raker, Bahas Raperda Perubahan Badan Hukum BPR
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 19 April 2025 - 10:35 WIB

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Ingatkan Pergantian Kepemimpinan tak Sekadar Formalitas

Jumat, 18 April 2025 - 08:42 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Paripurna, Setujui Raperda Pajak dan Restribusi Daerah

Kamis, 17 April 2025 - 18:48 WIB

Pisah Sambut Bupati Sukabumi Dimeriahkan Gelaran Budaya Rakyat

Kamis, 17 April 2025 - 18:29 WIB

Kabar Terbaru Kasus Dugaan Pelecehan Pasien oleh Oknum Dokter Kandungan di Garut

Kamis, 17 April 2025 - 10:53 WIB

Pemkab Cirebon Lindungi Buruh, Jaga Investasi! Isu Outsourcing dan Hak Pekerja Jadi Sorotan

Berita Terbaru