DARA | BANDUNG – Pemprov Jabar jalin kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial, — dulu bernama Badan Koordinasi Survei dan pemetaan nasional (Bakosurtanal). Kerja sama tersebut untuk menyikapi ketidaksesuaian data luas lahan di daerah ini.
Jabarprov.go.id melansir, hasil data survei pemerintah pusat terkait kawasan hijau pertanian di Jawa Barat menunjukkan, luas lahan pertanian Jabar telah berubah, tidak sesuai dengan kondisi objektif di lapangan. Untuk itu, Pemprov jabar terus berupaya sinkronisasi data dengan peta yang ada.
“Salah satunya adalah melalui kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial,” kata Sekda Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa, seusai Rapat Pleno Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), di Gedung Sate Bandung, Rabu (9/1/19).
Iwa menambahkan, perubahan luas kawasan pertanian ini harus terus disinkronisasi hingga ke level pedesaan, guna mendapatkan angka yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan adanya data dari pemerintah pusat pada bulan Oktober lalu, ini juga berimplikasi terhadap rencana produksi padi.
“Sehingga hasil dari survei itu disimpulkan ada beberapa yang luas pertanian yang berubah dengan kondisi objektif di lapangan,” ujar dia,
Ia bersyukur, atas kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial iatu. Seluruh data sudah sesuai, baik pemerintah pusat, provinsi, pemerintah dan kabupaten/kota. Sehingga, ia beraharap, nanti masyarakat bisa tahui lokasi tepat untuk berinvestasi peternakan, pertanian, dan sebagainya.
“Dan ini juga nanti bisa (diakses) secara digital, kita akan upayakan,” ujar dia.
Terkait angka pasti perubahan luas yang dimaksud, Iwa menuturkan, sebagai bentuk kehati-hatian akan adanya kesalahan informasi, pihaknya belum bisa menyebutkannya, sebelum pendataan rampung. Karena itu, ia menugaskan jajarannya untuk mengkoordinir pelaksanaan pemetaan.
“Saya belum bisa menyampaikan karena itu yang membuat perdebatan cukup alot dan itu memang sangat penting untuk Jawa Barat,” katanya.***
