Pendidikan merupakan investasi masa depan. Karena itu Pemprov Jawa Barat terus mengakselerasi pembangunan bidang pendidikan. Salah satunya, dengan meng gratiskan iuran bulanan.
DARA | BANDUNG – Pemprov Jawa Barat terus mengakselerasi pembangunan bidang pendidikan. Salah satunya, dengan menggulirkan program gratis iuran bulanan yang berlaku di 835 SMA/SMK/SLB negeri.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, saat menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemeriksaan Kinerja Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum dalam Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat , Kota Bandung, Jumat (27/12/19).
Selain itu, Pemprov Jawa barart juga memberikan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) kepada 4.146 SMA/SMK/SLB Swasta dan 1.198 Madrasah Aliyah (MA). “Pendidikan adalah citra bangsa, kalau pendidikan bagus IPM, ekonomi, dan lain- lain indikator akan meningkat. Kami fokus dalam dunia pendidikan. Termasuk pendidikan karakter, karena ingin Jabar Juara Lahir Batin,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, menyatakan, pendidikan merupakan investasi masa depan. Oleh karena itu, pihaknya akan terus mendukung upaya Pemprov Jawa barat dalam memajukan pendidikan Tanah Pasundan.
“Pendidikan harus kita kejar, karena visi misi pemerintah saat ini adalah memajukan sumber daya manusia,” ujar Ineu.
Sedangkan, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa, menyebutkan, pemeriksaan LHP terkait dengan urusan pendidikan merupakan bentuk dukungan terhadap program prioritas nasional di bidang pendidikan. Sementara tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai efektivitas upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun.
Dalam LHP, pihaknya memberikan beberapa rekomendasi kepada Pemprov Jawa Barat, pertama, usulan penambahan jumlah pengawas, kepala sekolah, dan guru, sesuai pemetaan bidang GTK. Rekomendasi kedua, menganggarkan penguatan program implementasi kurikulum 2013 untuk seluruh pengawas, kepala satuan pendidikan, dan pendidik.
Kemudian, menginstruksikan TPMP Provinsi untuk lebih optimal dalam melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan. “Pendidikan ini bagian tanggung jawab kami terhadap tercapainya tujuan bernegara. Alhamdulillah sudah kami laksanakan, dan hasilnya kami serahkan tadi. Prinsipnya kita mengefektifkan pemeriksaan yang sifatnya kinerja,” katanya.***
Editor: Ayi Kusmawan
