DARA — Anggota Komisi V DPRD Jabar Siti Muntamah mengatakan Provinsi Jabar sampai kini masih tergolong belum ramah anak.
Karena itu dia berupaya keras agar Pemprov Jabar mewujudkannya sebagai provinsi ramah dan layak anak.
Legislator perempuan dari Fraksi PKS Siti Muntamah menyebutkan Jabar dengan populasi yang besar hingga kini diakuinya masih jauh dikatakan ramah terhadap anak.
Kondisi ini lanjut Siti Muntamah, perlu menjadi perhatian bagi pemerintah, untuk dievaluasi. Mengingat masa depan daerah dan bangsa di masa mendatang, tidak lepas dari pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) pada saat ini.
“Hari ini kita melihat Jawa Barat sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbesar. Memiliki slogan Jabar Juara, tetapi masih ada catatan merah yang harus segera dibenahi,” katanya.
Dalam periode pemerintahan sekarang, menurut dia, Jabar dua kali tidak mendapatkan predikat sebagai Provinsi Layak Anak.
“Satu-satunya di Pulau Jawa ini, yang tidak layak anak adalah Jabar,” katanya.
“Ini harus menjadi perhatian serius karena masa depan bangsa kita ini akan ada di tangan anak-anak masa sekarang. Jika lingkungannya tidak ramah terhadap anak, bagaimana tumbuh kembang anak akan bagus. Jadi kita harap, ada kebijakan untuk menangani persoalan ini,” sambungnya.
Maka untuk mewujudkannya menurut Siti Muntamah, dibutuhkan kolaborasi solid dengan pemerintah kota dan kabupaten serta sokongan anggaran yang memadai, dalam menciptakan lingkungan ramah anak.
Ini dilakukan untuk melakukan sosialisasi, pengontrollan dan pendampingan secara berkala terhadap anak.
“Harus ada penetrasi. Sistem koordinasi dengan kota dan kabupaten yang dibangun, kemudian anggaran. Anggaran harus ada untuk koordinasi, controlling, evaluasi pendampingan,” tambahnya.
Dia mengatakan bila bicara tentang anak, sama saja dengan bicara masa depan sendiri. Indonesia tidak akan sejahtera dan makmur kalau SDM-nya kelak tidak mampu mengelola itu semua.
Harus diingat menurut Siti Muntamah akibat Jabar belum layak anak ada imbas pada Indeks Pembangunan Pemuda. IPP ini menurut dia, terus menurun.
Disebutkan pada 2019, IPP Jabar di angka 50,00 atau berada di urutan 20 dari 34 provinsi.
“Jabar punya catatan juga IPP masih rendah yang sejalan karena status kita belum layak anak. Dalam mewujudkan Jabar juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi, dibutuhkan kolaborasi bagus untuk mendongkrak IPP ini, bagaimana menghadirkan pemuda berkualitas,” tutupnya.
