Sumatera Selatan ditetapkan menjadi salah satu daerah penyangga pangan nasional melalui program Food estate.
DARA – Tidak kurang dari 59.118 hektar lahan disiagakan di wilayah ini. Lahan baku sawah itu tersebar di 17 kecamatan. Terluas di Kecamatan Sungai Menang seluas 7.885 hektar, Kecamatan Pampangan seluas 6.271 dan Jejawi 6.041 hektar.
Food Estate ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga meningkatkan nilai tambah kepada petani melalui korporasi petani.
“Selain di hulunya, kita juga akan fokus industri hilirisasi pertanian, yakni mewujudan korporasi petani, sehingga perekonomian dan kesejahteraan petani dapat meningkat. Agar maju, petani harus berkorporasi, sehingga hasil usaha tani lebih baik dan meningkatkan pendapatan mereka”, ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten OKI, Sahrul di temui di ruang kerjanya, Rabu kemarin (2/6/2021).
Dijelaskan Sahrul, korporasi petani merupakan upaya menempatkan petani sebagai subjek yang memiliki hak untuk mengambil keputusan dalam program pangan.
Meski berkolaborasi dengan dunia usaha, penguasaan sumber daya dan jalur distribusi harus dikendalikan oleh pemerintah.
“Misalnya, pengadaan pupuk harus dikendalikan oleh pemerintah dengan menggandeng BUMN yang fokus bisnisnya dalam produksi pupuk seperti PT Pusri. Tidak dilepaskan begitu saja,” ujarnya.
Konsep korporasi petani menurutnya semestinya bisa melayani input secara efisien seperti benih, pupuk, melayani permodalan, sehingga bisa akses KUR, melayani pemasaran menjadi satu unit dan hilirisasi produk.
“Setiap korporasi harus mampu menghitung berapa efisiensi biaya dan hasil yang diperoleh, harus mampu membuat jaringan bermitra dengan industri pupuk, produsen benih, alsin, serta harus melayani kredit KUR,” tandas Sahrul.
Manajemen bidang pertanian seperti itu terang Sahrul agar petani terlindungi dan terpelihara dengan baik oleh negara.
“Dalam proses pelaksanaan food estate, petani berdaulat atas tanah dan hasilnya. Pelibatan Korporasi tani sebagai kelompok yang mewakili petani, artinya kepemilikan saham (kepentingan) petani berada dalam posisi mayoritas bersama dengan pemerintah,” jelasnya.
Menurutnya, inti dari korporasi adalah badan hukum yang memayungi aktivitas petani.
“Dulunya poktan atau gapoktan naik kelas jadi korporasi,” ujarnya.
Sahrul berharap korporasi dapat membenahi manajemen pertanian yang baru. Menciptakan efiensi dengan mekanisasi, benih harus unggul, pupuk pestisida kembali ke organik, integrated farming serta tidak ada monokultur lagi.***
Editor: denkur
