DARA|BANDUNG –Jawa Barat (Jabar) menyiapkan revolusi ketahanan pangan di 2019. Untuk itu Gubernur Jabar Ridwan Kamil meminta 27 kabupaten dan kota menyerahkan database soal kondisi pangan.
Hal ini untuk memetakan permasalahan, solusi dan pengambilan kebijakan dalam mewujudkan kemandirian pangan. Gubernur meminta database tersebut diserahkan paling lambat hingga Januari 2019.
“Per-Januari 2019 kami akan melakukan sebuah revolusi ketahanan pangan, memastikan Jabar harus mandiri pangan untuk hampir 50 juta warga. Kalau tanpa data akan susah mengambil keputusan, jadi data kami tunggu sampai bulan Januari 2019,” kata Gubernur saat memberikan arahan pada rapat pleno Dewan Ketahanan Pangan Jabar di Bandung.
Ridwan Kamil selain sebagai gubernur, juga menjadi Ketua Dewan Ketahanan Pangan Jabar. Dia menyatakan, dari database tersebut akan diketahui apakah daerah bisa memenuhi sendiri seluruh kebutuhan pangan atau harus impor dari daerah lain. Melalui database ini juga maka tiap daerah akan difokuskan pada satu komoditas pangan sesuai potensinya.
Misalnya Kabupaten Indramayu lanjut Ridwan Kamil, akan fokus ke produk beras. Karenanya seluruh kebutuhan dasar pangan masyarakat Jabar bisa di suplai oleh produksi daerah di Jabar.
“Ini untuk mengetahui daerah itu bisa tidak memenuhi pangan sendiri. Setelah ketahuan datanya nanti kita bagi-bagi misalnya Indramayu fokus ke beras, sapi kita simpan di kota mana, telor di kota mana sehingga kebutuhan dasar masyarakat Jabar bisa di suplai oleh daerah di Jabar,” katanya.
Ridwan Kamil merencanakan di Januari 2019, ada rembukan antara gubernur dengan para kepala daerah se-Jabar untuk singkronisasi program ketahanan pangan tahun 2019 dan 2020, dan menentukan alokasi anggaran untuk swasembada pangan.
“Untuk anggaran kita kan harus mengacu pada database dulu makanya Januari 2019 database harus sudah masuk karena di bulan itu kita akan ada rembuk daerah bersama 27 kepala daerah dan Gubernur,” ungkap Ridwan.
Pada rapat pleno Dewan Ketahanan Pangan Senin (17/12/2018) dihadiri oleh para kepala dinas ketahanan pangan di 27 kabupaten dan kota. Tujuannya meningkatkan kemampuan dan perhatian dari pemerintah terhadap kondisi, masalah serta solusi dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan.
“Rapat kali ini membahas isu strategis ketahanan pangan yang terjadi di Jabar sehingga dapat menjawab permasalahan, salah satunya terkait dengan Uu no 41 thn 2009 tentang lahan pertanian berkelanjutan,” ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jabar, Dewi Sartika.
Seperti diolansir Kabiro Humas Pemprov Jabar Sonny S Adisudarma, dalam pleno itu membahas pula soal regenerasi petani Jabar untuk mewujudkan visi gubernur yaitu membentuk petani juara melalui program Go Digital Pangan.
“Data sensus pertanian kita adalah dari 30 juta petani di Indonesia saat telah berkurang menjadi 25 juta, karena itu harus ada regenerasi petani pemanfaatan lahan menganggur,” katanya.
editor : Aldinar
