Ditengah carut marut perekonomian akibat pandemi Covid-19, jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pun semakin bertambah.
DARA – Salah satu model PMKS yang kerap ditemukan di jalanan atau di perempatan lampu merah adalah PMKS yang mengenakan kostum badut berkarakter kartun dan banyaknya para pemungut barang bekas (rongsokan) di beberapa tempat.
Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Yayat Sumirat menduga PMKS tersebut tidak seluruhnya merupakan warga Kabupaten Bandung.
Berdasarkan kajian, lanjut Yayat Sumirat, PMKS yang merupakan warga luar Kabupaten Bandung itu diangkut dengan kendaraan tertentu kemudian dengan sengaja ditempatkan di wilayah Kabupaten Bandung.
“Jadi untuk masalah banyaknya PMKS itu salah satunya karena pandemi Covid 19. Kami sebagai wakil rakyat tentunya akan mengkoordinasikan ini dengan dinas terkait seperti Dinas Sosial dan Satpol PP,” ujar Yayat saat dihubungi via telepon, Senin (15/3/2021).
Pihaknya meminta dinas sosial dan Satpol PP segera melakukan penertiban kemudian pendataan terhadap PMKS tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui mana PMKS warga Kabupaten Bandung dan mana dari daerah lain.
“Kalau berasal dari luar Kabupaten Bandung, kami mohon kepala dinas terkait untuk berkirim surat ke pemerintah yang menjadi asal dari PMKS ini. Agar jangan sampai timbul opini bahwa kondisi ini ada pembiaran dari dinas, tentunya kami sangat konsen dan care terhadap masalah ini,” tutur Yayat.
Adapun solusi untuk menangani permasalahan tentang PMKS ini adalah pertama pihaknya sudah menyiapkan anggaran untuk dinas terkait, salah satunya adalah dinas sosial. Kemudian, Yayat menyarankan pengadaan program pelatihan tenaga kerja bagi PMKS tersebut.
“Kami meminta peningkatan penertiban di cek point. Satpol PP dan Dinas Sosial untuk terjun ke lapangan dalam rangka mencegah masuknya PMKS dari luar. Jika ada PMKS yang berKTP Kabupaten Bandung harus diberikan edukasi dan arahkan kepada hal-hal yang bersifat produktif, seperti pelatihan,” ujarnya.
Selain PMKS yang berkostum badut, anak jalanan juga perlu ditertibkan. Jika anak jalanan tersebut merupakan korban putus sekolah, maka dinas pendidikan harus turun tangan.
“Kami belum bisa menghitung berapa anak jalanan yang ada di Kabupaten Bandung. Jadi bagi mereka yang putus sekolah mungkin kita juga akan mencari solusi, agar di dunia pendidikan itu ada anggaran untuk pendidikan informal, maka setelah lulus sekolah disalurkan. Kita nanti akan rapat koordinasi dengan dinas sosial, dinas pendidikan dan dinas ketenagakerjaan,” ujar Yayat.***
Editor: denkur
