Pemerintah Kabupaten Bandung siap gelar Pilkada, 9 Desember 2020 nanti. Banyak yang harus dipersiapkan, terkait Pilkada kali ini akan digelar di masa adaptasi kebiasaan baru (AKB) dimana pandemi covid-19 masih berlangsung.
DARA | BANDUNG – Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Teddy Kusdiana menjelaskan, ada 270 kabupaten/kota se-Indonesia yang akan melaksanakan pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang. Sedangkan di Jawa Barat ada 8 kabupaten/kota.
“Untuk memfasilitasi kegiatan pilkada tersebut, karena ini amanah dari perbup, peraturan pemerintah dan undang-undang pilkada, maka kita sudah merencanakan di bapeda untuk penganggarannya,” jelas Tedi kepada awak media di acara ngawangkong bari ngopi di area Taman Perpustakaan, Soreang, Jum’at (17/7/2020).
Untuk anggaran tersebut, Pemkab Bandung sudah menyiapkan hibah untuk KPU, hibah untuk Bawaslu, dan hibah untuk aparat keamanan, “Sebab keamanan ini merupakan prasyarat untuk pilkada untuk menjaga kamtibmas,” tambahnya.
Untuk menyongsong pilkada ini, lanjut Tedi, berharap pilkada akan dilaksanakan secara aman karena ada tantangan yang begitu besar disaat pilkada harus dilaksanakan di masa pandemi covid-19. Apalagi Kabupaten Bandung masih zona kuning jadi protokol kesehatannya harus dijaga.
Selain itu, ada beberapa konsekuensi yang harus dijalankan ketika melaksanakan pilkada ini, yaitu adanya perubahan jumlah TPS, yang tadinya 800 hak pilih per TPS, sekarang jadi 500 hak pilih per TPS karena masyarakat harus menjaga phisycal distancing.
“Nanti juga di setiap TPS, petugas KPPSnya harus dilindungi APD, hand sanitizer, masker, thermogun, dan sebagainya,” ujarnya.
Terkait aturan protokol kesehatan yang harus dilaksanakan disaat pilkada, Pemkab Bandung juga sudah memberi masukan kepada Bawaslu agar ada pengaturan jam untuk kedatangan hak pilih ke TPS supaya tidak terjadi kerumunan massa di TPS.
“Misal biasanya jadwal pemilihan itu dari jam tujuh pagi sampai jam dua belas, nah dituliskan aja di kartu panggilannya, jadwal kedatangannya jam berapa jadi itu tidak akan bentrok in dan out nya, lebih jelasnya nanti kita akan ada simulasi dengan KPU juga,” tambahnya lagi.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bandung Rully Hadiana menyatakan sejak 1 Oktober 2019, perjalanan proses pilkada ini sudah dimulai dan untuk pelaksanaan proses tersebut Pemkab Bandung sudah memiliki hitungan anggaran atau yang di sebut hibah, dimana anggaran sekitar 99 Milyar dihibahkan untuk KPU, untuk Bawaslu sebesar 28,9 Milyar, dan untuk aparat keamanan 12,4 Milyar. “Ini sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah kepada pelaksanaan pilkada,” katanya.
Namun di dalam proses perjalanan tersebut, lanjut Rully, ada hal diluar dugaan yang terjadi yaitu munculnya pandemi, ini berakibat dimana harus ada salah satu kegiatan yang belum dianalisa oleh KPU yaitu untuk menjaga keamanan masyarakat.
“Untuk menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat itu harus ada penambahan jumlah TPS yang juga pada akhirnya menimbulkan penambahan jumlah anggaran, kita saat ini masih berkomunikasi, untuk melihat mungkin dari pengajuan tambahan anggaran dan disesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah, karena pandemi ini berdampak sangat besar terhadap keuangan pemerintah daerah,” jelas Rully.
Itu berarti ada sebuah kondisi keuangan yang perlu dipertimbangkan, namun Pemkab tetap ingin menyukseskan pilkada yaitu berharap proses pilkada yang aman, terkendali, sukses tanpa ekses, dan keselamatan masyarakat Kabupaten Bandung harus aman dan terjaga.
“Jangan sampai pilkada sukses masyarakatnya malah sakit, untuk itu nanti kita akan ada petugas yang datang ke TPS khusus untuk mengawasi masyarakat, jangan sampai ada kerumunan dan memantau kesehatan mereka jangan sampai ada OTG, intinya dengan perkembangan pandemi yang tidak tahu kapan berakhirnya, masyarakat harus terus menjaga protokol kesehatan,” pungkas Rully.***
Editor: denkur
