Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung terima 629.720 dosis vaksin dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jabar.
DARA – Hal tersebut disampaikan Bupati Bandung Dadang Supriatna usai menghadiri Pembekalan Kajian Operasional Membangun Kepemimpinan Kolaboratif Dalam Percepatan Penanganan Pandemi Covid 19 di Holiday Inn Hotel, Bandung, Senin (27/9/2021).
“Alhamdulillah Pemkab Bandung sudah menerima distribusi vaksin, bahkan jumlahnya banyak. Insya Allah, nanti sore kami akan rapat bersama Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dan dinas terkait dalam rangka percepatan vaksinasi,” ungkap Bupati Dadang Supriatna.
Bupati juga menjelaskan, hingga saat ini pihaknya terus melakukan akselerasi vaksinasi melalui penambahan vaksinator. Pasalnya, pemerintah daerah telah menganggarkan insentif bagi para tenaga kesehatan (nakes) yang terlibat dalam kegiatan vaksinasi.
“Dengan penambahan vaksinator diharapkan dapat menambah kekompakan pemerintah daerah dalam penanganan covid-19. Sehingga target 80 persen vaksinasi untuk masyarakat pada akhir Desember nanti, bisa tercapai,” harap Dadang Supriatna.
Hingga 26 September 2021, sasaran vaksinasi bagi nakes mencapai 108,27% untuk dosis 1, sementara dosis ke-2 mencapai 95,63% dan dosis ke-3 di angka 75,77%. Sedangkan untuk sasaran petugas publik, dosis 1 mencapai 55,26% dan 81,68% untuk dosis ke-2.
Sementara dosis 1 untuk sasaran vaksinasi lansia mencapai 17,51% dan dosis berikutnya di angka 64,46%. Untuk sasaran masyarakat rentan dan umum mencapai 29,26% pada dosis 1 dan 48,60% untuk dosis ke-2. Sedangkan remaja untuk dosis 1 mencapai 17,75% dan dosis ke-2 mencapai 7,84%.
Sementara itu dalam kesempatan acara pembekalan, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito menuturkan, penanganan berbasis mikro merupakan strategi ampuh dan khas yang dimiliki Bangsa Indonesia, sebagai solusi penanganan pandemi.
Strategi tersebut, lanjut Ganip, dapat dijalankan secara efektif dengan melibatkan seluruh pihak mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan, hingga ke RT/RW. Dirinya menilai, pimpinan daerah sebagai sentral pengambil keputusan memiliki peran penting dalam pengendalian kasus covid-19.
“Tantangan yang sekarang sedang kita hadapi bersifat multisektor, baik itu sektor kesehatan, ekonomi, sosial dan sektor-sektor strategis lainnya. Sehingga, penanganan yang diperlukan juga harus mengutamakan keseimbangan multidimensi hingga di level mikro, salah satunya seperti upaya yang kita lakukan saat ini,” jelasnya.
Pada kegiatan yang diikuti 120 bupati dan walikota se Jawa dan Bali itu, Ganip meminta seluruh kepala daerah untuk memaksimalkan peran posko satgas. Menurutnya, keberadaan posko satgas memiliki peran penting dalam menciptakan peluang penanganan lintas sektoral di daerah yang cepat dan responsif.
“Seperti kita tahu posko satgas memiliki empat fungsi, yaitu fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan dan dukungan. Jika kita dapat memastikan keempat fungsi tersebut berjalan dengan baik, maka kita meyakini pengendalian di daerah dapat berjalan secara efektif, bahkan sampai di lingkup terkecil yaitu desa dan kelurahan,” pungkas Ketua BNPB.***
Editor: denkur
