DARA| Tahun 2018, KPK makin garang. Tak kenal kompromi, pelaku korupsi disikat tanpa ampun. Hasilnya, puluhan kepala daerah dan anggota dewan diciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT).
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, itu pertanda penanganan kasus korupsi butuh perhatian serius. “Indeks Persepsi korupsi kita kan masih 37, jauh dari nilai ideal. Artinya, banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Kasus-kasus yang ditangani KPK menunjukkan korupsi masih terjadi dan jadi gejala di banyak institusi,” ujarnya.
Berikut nama-nama sejumlah kepala daerah yang tersandung kasus korupsi:
- Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar
- Bupati Jepara Ahmad Marzuki
- Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu
- Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra
- Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin
- Bupati Malang Rendra Kresna
- Wali Kota Pasuruan Setiyono
- Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan
- Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap
- Bupati Bener Meriah Ahmadi
- Gubernur Aceh Irwandi Yusuf
- Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar
- Bupati Tulungagung Syahri Mulyo
- Bupati Purbalingga Tasdi
- Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat
- Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa
- Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud
- Bupati Bandung Barat Abubakar
- Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra
- Bupati Lampung Tengah Mustafa
- Bupati Subang Imas Aryumningsih
- Bupati Ngada Marianus Sae
- Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko
- Gubernur Jambi Zumi Zola
- Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif
- Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad
- Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan
- Bupati nonaktif Nganjuk Taufiqurrahman
- Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari
Dipenghujung tahun 2018, ada peristiwa OTT lainnya yang sangat mencengangkan, yaitu tertangkapnya 12 anggota DPRD Malang, 12 Angggota DPRD Jambi dan 20 pejabat serta staf Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR).
Melihat fakta diatas, rasanya tidaklah berlebihan jika tahun 2018 disebut sebagai tahun korupsi. Ironisnya, meski KPK begitu gencar melakukan upaya pemberantasan dengan menangkap puluhan koruptor, tapi tak sedikitpun ada efek jera. Kasus korupsi terus terjadi, tak hanya di sejumlah instansi pemerintah pusat, tapi juga sudah merembet ke pemerintahan daerah. Lantas, langkah apalagi yang harus dilakukan agar negara ini tidak terus digerogoti para koruptor?***
Editor: denkur
