Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Bencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung menargetkan pembentukan 280 Kampung Keluarga Bencana pada tahun 2021.
DARA – Program-program dari Kampung KB itu bisa menjadi salah satu upaya mencegah kaum milenial dan kaum perempuan terpapar paham radikalisme.
Kepala DP2KBP3A Kabupaten Bandung, Muhammad Hairun mengatakan hanya baru ada 97 Kampung KB yang baru terbentuk. Padahal, pihaknya menargetkan 280 desa atau setiap desa yang ada di Kabupaten Bandung memiliki Kampung KB.
“Target awal kita adalah dari 280 desa itu ada kampung KB nya. Faktanya ada beberapa kepala desa di Kabupaten Bandung ini yang membentuk kampung KB mandiri, jadi artinya desa sendiri berinisiatif membentuk kampung KB baru, dengan melihat contoh tipikal yang kita bina. Nanti target kedepanya ya mungkin penguatan regulasi untuk pembangunan KB,” ujar Hairun saat wawancara di ruang kerjanya, Soreang, Rabu (7/4/2021).
Menurut Hairun, Kampung KB ini memiliki peran dalam mensosialisasikan delapan fungsi keluarga kepada masyarakat. Oleh karena itu, program Kampung KB ini bisa menjadi salah satu strategi untuk menangani radikalisme, khususnya agar kaum milenial bisa terhindar dari kegiatan menyimpang.
“Ini pembinaannya rutin setiap bulan, nah dalam forum itulah kita sampaikan jangan sampai anak kita terutama yang masih milenial terpengaruh dengan hal-hal yang kurang bagus, salah satunya paham radikalisme itu, masyarakat bisa mengendalikan dan mengawasi para milenial setiap harinya, dan diarahkan kepada kegiatan yang positif di lingkungannya, misal Karang Taruna,” sambungnya.
Dalam program Kampung KB itu, juga ada kegiatan RW ramah perempuan dan anak. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat dan lingkungannya bisa peduli terhadap perempuan dan anak.
Misalnya dengan cara tidak mengucapkan kata kasar kepada anak dan juga memperlakukan perempuan dengan hak dan kewajiban yang sama.
Meski memiliki sejumlah manfaat, namun sayangnya ada beberapa kendala yang mengganggu proses berjalannya program KB ini. Yang pertama adalah kendala dalam hal budgeting.
Pihaknya mengalami refocusing anggaran hingga 50 persen sehingga otomatis anggaran untuk program Kampung KB juga jadi berkurang.
Kemudian kendala yang kedua adalah terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia.
Kata Hairun, masih ada saja pihak yang berpikir bahwa Kampung KB hanya lah sebatas kampung alat kontrasepsi. Oleh karenanya, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih masif.
“Kita sudah koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Jadi kita mencoba membuat regulasi tentang budgeting untuk alokasi dana desa, untuk Anggaran Dana Desa (ADD) itu coba diarahkan untuk memperkuat pembinaan di kampung KB,” ujar Hairun.***
Editor: denkur
