Pembunuhan Brigadir J terus diusut. Lima orang jadi tersangka dan sejumlah polisi kena sanksi etik. Sisi lain harga BBM naik hingga mengundang aksi demo di sejumlah daerah.
Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J jadi sorotan publik. Apalagi setelah terungkap siapa dalang dibalik peristiwa itu. yakni mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo.
Tersangka lain adalah harada Eliezer atau Bharada E, Bripka Ricky Rizal atau Bripka RR dan Kuat Ma’ruf. Belakang istri Ferdy Sambo yakni Putri Candrawathi juga ditetapkan sebagai tersangka.
Tak sampai disitu, sejumlah perwira juga diperiksa dan dinyatakan terlibat dalam pembunuhan itu hingga mereka diberhentikan tidak dengan hormat karena dinilai melanggar etik.
Fakta demi fakta terus diungkap. Bahkan, dengan tujuan untuk memperkaya bukti petunjuk dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat tes kebohongan bernama lie detector. Hasilnya, untuk tersangka RE, RR, dan KM ‘no deception indicated’ alias jujur.
Sedangkan lie detector untuk Frady Sambo dan Putri Candrawathi tidak disampaikan ke publik karena kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo itu menjadi ranah penyidik.
Sembari begitu, Kabareskrim Polri tanpa lelah terus menyusun berkas-berkas para tersangka untuk kemudian diserahkan kepada kejaksaan, dan publik menanti seperti apa jalannya persidangan dalam kasus yang menggegerkan itu.
Sisi lain, publik juga dikagetkan dengan kebijakan pemerintah menaikan bahan bakar minyak alias BBM. Sejumlah pihak menilai kenaikan BBM itu tidak tepat karena dilakukan ditengah pemulihan ekonomi masyarakat yang baru saja bangkit pasca dihempas pandemi covid.
Namun, apa daya kebijakan itu sudah menjadi keputusan dan pemerintah tidak tinggal diam. Bantuan sosial pun digulirkan untuk masyarakat.
Seperti dikatakan Menteri Sosial Tri Rismaharini saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) “Menyoal Kenaikan BBM: Rakyat Dirugikan Lalu Siapa Diuntungkan?” yang diselenggarakan Permusyawaratan Mahasiswa Indonesia di Gedung Joeang 45, Kamis 8 Septermber 2022.
“Saya lagi berjuang, tapi tentu itu tidak mudah. Memang tidak bisa kalau hanya sekedar bantuan sosial. Itu paling banyak Rp500 ribu sebulan dan kadang juga ditemukan oleh teman-teman media seolah-oleh dia gak dapat bantuan media. Karena cuma Rp500 ribu,” kata Risma di hadapan mahasiswa, seperti dikutip dari laman resmi Kemensos.
Risma mengakui bahwa bantuan sosial tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan, namun masih sangat penting diiberikan karena bansos berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Menurutnya penuhi dulu kebutuhan pokok, setelah itu ditambahkan dengan pemberdayaan.
Selama ini, Kemensos telah mulai melakukan pemberdayaan masyarakat, terutama kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Salah satunya adalah pemberdayaan kepada disabilitas dengan memberikan bantuan modal usaha. Beberapa waktu lalu, Mensos memberikan bantuan berupa motor listrik dan modal usaha kepada Gading, seorang penyandang disabilitas fisik.
“Ini seorang disabilitas yang saya bantu pada bulan Mei tahun 2021, sekarang sudah bisa belikan orang tuanya motor, (terakhir) saya ketemu dia tabungannya sudah Rp18 juta bahkan sekarang dia mau buka toko,” kata Risma mencontohkan pemberdayaan yang telah dilakukan di Kemensos.
Risma mengatakan pihaknya telah menyiapkan portal pengaduan yang bisa diakses secara mudah. Masyarakat dapat melakukan pengecekan kepesertaan bansos pada situs cekbansos.kemensos.go.id.
Situs tersebut juga sudah dilengkapi dengan fitur usul sanggah dimana masyarakat dapat mengusulkan masyarakat yang layak mendapatkan bantuan dan menyanggah mereka yang tidak layak.
Risma mengakui Kemensos membutuhkan peran serta pihak lain dalam mengjangkau masyarakat yang membutuhkan sekaligus melakukan pengawasan pada penyaluran bansos.
Editor: denkur
