Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, tahun 2022 memprogramkan sejumlah pembangunan infrastruktur. Terbagi dalam dua lingkup yakni pembangunan di sekitar Komplek Perkantoran KBB-Mekar Sari, Ngamprah dan pembangunan infrastruktur lainnya di sejumlah titik.
DARA – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) KBB, mencatat sejumlah usulan pembangunan dan aspirasi dari masyarakat, melalui program Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).
Secara global usulan tersebut, dicocokan dengan program pembangunan, yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Untuk anggarannya dicover dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Apabila, APBD KBB tidak memungkinkan menyediakan anggarannya, maka diajukan dalam APBD Propinsi atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kepala Bidang Perencanaan Fisik Bapelitbangda KBB, Amir Marta Zuli menyatakan, sebenarnya banyak program besar tidak bisa terlaksana karena keterbatasan anggaran.
“Kalau tidak bisa ditangani dari APBD KBB, ya coba kita usulkan ke APBD Propinsi atau APBN,” ungkapnya, Rabu (2/6/2021).
Ada beberapa program pembangunan fisik pada tahun 2021 tidak bisa terealisasi, hasil pengajuan tahun 2020. Kondisi Pandemi Covid-19, menjadi salah satu faktor tidak bisa terealisasinya program pembangunan tersebut.
Pogram yang belum terlaksana pada tahun 2021 karena keterbatasan anggaran dan refocusing dengan adanya Pandemi Covid-19, kembali diusulkan pada tahun 2022. Program pembangunan fisik tersebut diantaranya, Gedung Ekonomi Kreatif (Ekraf).
Anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan Ekraf sebesar Rp20 miliar ini, pada tahun 2021 tidak tercover. Kemudian, tahun sekarang diajukan kembali ke Pemerintah Propinsi Jawa Barat, untuk pembangunan tahun 2022.
“Lahannya sudah ada, di sekitar dekat Plasa bawah yang kita ajukan juga pembangunannya untuk tahun depan. Untuk plasanya sendiri, dibutuhkan anggaran Rp20 miliar,” ujar Amir.
Pembangunan infrastruktur lainnya, di luar Komplek Perkantoran program tahun 2002 adalah Terminal Type C di Cisarua. Untuk lahan dan desainnya sudah ada, tinggal anggaran yang diusulkan juga ke Pemprov Jabar.
Untuk menunjang sektor pariwisata kawasan Lembang, Pemkab Bandung Barat merencanakan pembangunan pusat kuliner, pas di jantung Kota Lembang yaitu di sebrang alun-alunnya.
Anggaran yang dibutuhkan untuk gedung tersebut, sebesar Rp30 miliar dengan sumber anggaran mencoba cari celah dari Bantuan Gubernur (Bangub). Dan sudah diajukan ke Propinsi Jabar.
Infrastruktur lainnya yang diprogramkan pada tahun 2022 adalah perbaikan dan pemantapan pembangunan jalan. Diprioritaskan perbaikan jalan tersebut berada di wilayah perbatasan seperti Cihanjuang Parongpong, H. Gopur-Pakuhaji, Kadu Dampit-Padayungan-Cikadondong dan Ciharashas Kecamatan Cipeundeuy serta pembangunan destinasi wisata.
Destinasi wisata tersebut, untuk pembangunan Destinasi Junhill Kecamatan Cipeundeuy, Destinasi Cikahuripan Gununghalu, Destinasi Tangsi Jaya Bumi Perkemahan Gununghalu. Seperti tahun-tahun sebelumnya, anggaran inilah yang paling besar dibanding biaya pembangunan fisik lainnya.
“Masih sama, dengan tahun lalu. PUPR-lah yang paling besar mengajukan anggaran pembangunan untuk tahun depan,” kata Amir.
Hampir tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pastinya mengajukan program pembangunan fisik. TAPD tentunya memilah mana yang paling prioritas, mengingat keterbatasan anggaran.
Sejumlah program pembangunan tahun 2022 yang disebutkan di atas, hanya sebagian dari yang sudah tercover dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022.
“Masih banyak program pembangunan lainnya yang sudah kita rancang untuk tahun 2022. Mudah-mudahan saja bisa terealisasikan,” ujar Amir. (Adv)***
Editor: denkur
