DARA | BANDUNG – Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, memprediksi, kebutuhan kendaraan untuk mudik tahun 2019 meningkat 10-12 persen.
“Tetapi sarananya sudah mencukupi baik bus, kereta api — karena sebagian besar juga ada yang pakai mobil pribadi. Itu sudah mencukupi, tinggal sekarang isunya adalah bagaimana menjaga keselamatan dan kelancaran selama arus mudik dan arus balik,” kata Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Hery Antasari, seusai Rakor Angkutan Lebaran Tahun 2019 Bidang Lalu Lintas bersama Kemenhub dan Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia di Aula Barat Gedung Sate, Bandung, kemarin.
Ketersediaan angkutan Lebaran 2019 di Jawa Barat mencakup armada di terminal, bandara, pelabuhan, dermaga, dan stasiun kereta api. Rinciannya bus Antar Kota Antara Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) 4.200 unit dengan estimasi 63.404 penumpang per hari. Sementara kereta api 164 rangkaian KA dengan 67.010 penumpang/hari, angkutan udara 66 penerbangan (11.272 penumpang/hari), serta ASDP dengan 953 unit kapal dengan 16.224 penumpang/hari.
Ia memprediksi juga, jumlah rumah tangga mudik Jabodetabek 3.545.458 KK, dengan pemudik berjumlah 14.901.468 atau 44,1 persen dari total jumlah penduduk di wilayah ini. Provinsi tujuan mudik adalah Jawa Tengah sebanyak 5.615.408 orang (37,68 persen), Jawa Barat 3.709.049 orang (24,89 psersen), dan Jawa Timur sebanyak 1.660.625 orang (11,14 persen).
Sementara moda terbanyak yang akan digunakan adalah bus untuk melayani pemudik sebanyak 4.459.690 orang (30 persen), mobil pribadi 4.300.346 orang (28,9 persen), kereta api 2.459.690 orang (16,7 persen), pesawat terbang 1.411.051 orang (9,5 persen), dan sepeda motor sebanyak 942.621 orang (6,3 persen).
Ia memperkirakan, puncak arus mudik tahun ini akan terjadi pada H-5 atau 31 Mei 2019, dan puncak arus balik diperkirakan akan terjadi pada H+3 atau 9 Juni 2019.
Salah satu hal yang menjadi keresahan para pemudik tahun ini adalah harga tiket pesawat terbang yang mahal, pada kelas ekonomi sekali pun. Menanggapi ini, Menthub, Budi Karya Sumadi, mendapat arahan dari Menko Perekonomian agar mengkaji terlebih dahulu penuruan tiket pesawat ini, meskipun dasar hukum untuk menurunkan tarif sudah ada.
Untuk itu, dalam waktu dekat Kementerian Perhubungan akan mengumpulkan stakeholder terkait maskapai penerbangan untuk memastikan penurunan batas atas tiket pesawat.
“Saya mendapatkan amanah dari Menko Perekonomian untuk melakukan pembelajaran lagi tentang detail-detail apa yang bisa dilakukan untuk penurunan. Tampaknya dasar hukum tentang penuruan ada, sehingga kita mengumpulkan stakeholders,” katanya.***
Editor: Ayi Kusmawan
