DARA | NGAMPRAH – Dianggap bandel tidak memenuhi kewajibanya, Pemkab Bandung Barat serahkan 57 wajib pajak (WP) kepada Kejaksaan Negeri Bale Bandung.
Puluhan wajib pajak tersebut sudah dipanggil Kejaksaan Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha, untuk melakukan penarikan piutang pajak yang angkanya mencapai miliaran rupiah.
Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bandung Barat, Hasanudin mengungkapkan, sebanyak 57 wajib pajak tersebut terdiri dari sejumlah pengusaha di beberapa sektor, mulai dari pengusaha hotel 10, restoran 10, parkir 10, reklame 10, pajak air tanah 10 hingga galian C sebanyak 7 wajib pajak.
“Mereka sudah dipanggil Kejaksaan sejak dua bulan terakhir dan diharuskan membayar piutang pajak. Dari total piutang pajak yang mencapai Rp 6,7 miliar, kini sudah bisa ditarik sebanyak Rp 2,4 miliar. Sisanya (Rp 4,3 miliar) kami harapkan bisa selesai di tahun ini. Kerja sama dengan Kejaksaan sangat efektif dan kami terus mengejar piutang tersebut,” ujar Hasanudin saat ditemui di kantornya, Komplek Pemkab Bandung Barat, Ngamprah, Jawa Barat, Jumat (21/6/2019)
Hasanudin mengingatkan para wajib pajak ini untuk menaati pembayaran pajak sesuai dengan aturan. Jika tetap membandel, maka tidak hanya masuk perkara hukum perdata melainkan bisa masuk pidana khusus.
“Kami melihat ada satu wajib pajak dari bidang parkir yang berpotensi masuk ranah pidana khusus. Karena yang bersangkutan tidak mengikuti kewajiban membayar pajak,” katanya.
Dirinya menyebutkan, di Kabupaten Bandung Barat tercatat ada 2.305 wajib dari delapan jenis pajak. Mulai dari hotel meliputi bintang 1 hingga 5, tempat penginapan dan kost-kostan sebanyak 308 wajib pajak, restoran, kafe, katering sebanyak 263 wajib pajak, parkir 99 wajib pajak, hiburan/wisata 49 wajib pajak, pajak penerangan jalan (PPJ) 15, pajak air tanah 358, pajak galian c sebanyak 96, dan reklame 1.117 wajib pajak (permanen dan non permanen).
“Total mencapai 2.305 wajib pajak. Bahkan ada satu wajib pajak (Grand Hotel Lembang) yang menunggak pajaknya mencapai angka Rp 2 miliar,” ujarnya.
Pada triwulan kedua ini, kata Hasanudin, rata-rata pencapaian pajak belum optimal dan masih jauh dari target. Seperti pajak hotel baru tercapai diangka 37 persen, restoran 38 persen, hiburan 37 persen, reklame 23 persen, PPJ 42 persen, parkir 25 persen, pajak pengambilan air tanah 17 persen dan galian C diangka 64 persen.
“Triwulan kedua ini kami targetkan diangka 45 persen. Yang mencapai target baru dua, yaitu dari PPJ dan pajak galian C,” katanya.
Wartawan:Muhammad Zein | editor: aldinar
