DARA | BANDUNG – BPBD Kabupaten Bandung, sejak bulan Juni hingga pertengahan Juli 2019, telah menerima laporan kejadian bencana kekeringan dan krisis air bersih dari sepuluh kecamatan. Karena itu, sebagian wilayah di daerah ini sudah dinyatakan terdampak kekeringan.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, H Akhmad Djohara Msi, menyebutkan seuluh kecamatan yang terdampak kekeringan tersebut, Kecamatan Baleendah, Pacet, Margahayu, Ciwidey, Pasirjambu, Banjaran, Ibun, Cileunyi, Kutawaringin, dan Kecamatan Cangkuang.
“Kami sudah melakukan rapat bersama 31 Kecamatan untuk memetakan daerah terdampak kekeringan,” katanya, di Bandung, kemarin.
Hasil rapat bersama pihak kewilayahan, lanjut dia, dari sepuluh kecamatan itu tercatat 9.497 KK atau 20. 856 jiwa di 50 kampung pada 40 desa, terdampak kekeringan. Catatan lainnya, kejeringan juga melanda 349 ha sawah.
Ia menyebutkan, beberapa waktu lalu BPBD telah mengeluarkan surat edaran berisi imbauan kepada aamat agar melaporkan kondisi kekeringan di wilayah masing-masing. Surat tersebut ditanda tangani Sekda Kabupaten Bandung.
“Sebelum penetapan status tanggap darurat kekeringan, kita buat surat edaran agar para camat melaporkan kondisi di wilayah. Ini penting dilakukan untuk mengetahui potensi kekeringan yang saat ini terjadi. Walau baru sebagian, kami tetap melakukan koordinasi dan minggu depan akan melakukan rakor untuk langkah selanjutnya,” ujar dia.
Di tempat terpisah, Bupati Bandung, H Dadang M Naser, mengimbau seluruh aparat wilayah di Kabupaten Bandung agar sigap jika mengetahui atau menemukan potensi bencana di wilayah masing-masing. Seluruh pihak harus terus berkoordinasi dan berkomunikasi untuk cepat merespon laporan dari masyarakat.
“Jika menemukan kondisi buruk dampak dari kemarau, aparat desa lalu kecamatan bisa langsung menyampaikan laporan ke BPBD Kabupaten Bandung, agar segera bisa disuplai air bersih,” katanya.
Menurut bupati, bencana alam adalah tanggungjawab semua pihak. Karen aitu, dalam penanganannya perlu kepeduliaan dan kerja sama melalui sinergitas lintas sektor.
“Tujuannya ya untuk mengurangi derita sesama, mengurangi dampak dan resiko korban juga meminimalisir kerugian yang disebabkan bencana itu sendiri. Makanya semua harus sabilulungan bahu-membahu, antara pemerintah, masyarakat juga dunia usaha,” ujarnya.***
Editor: Ayi Kusmawan
