DARA|CIANJUR – DPRD Jawa Barat segera menjadikan situs megalitikum Gunung Padang di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, induk destinasi wisata di wilayah yang dikenal sebagai produsen tauco itu.
Satu di antara bentuknya, DPRD akan memfasilitasi Pemkab Cianjur mendapatkan anggaran tak terbatas untuk penataan dan pengembangan kawasan situs yang digadang-gadang merupakan peninggalan zaman prasejarah tersebut.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ade Barkah Surachman, mengatakan dasar pihaknya menjadikan situs megalitikum Gunung Padang sebagai induk destinasi wisata di Kabupaten Cianjur, pertimbangan ke depan aksesibilitas infrastruktur dari berbagai wilayah sangat mendukung. Misalnya akses tol Sukabumi-Cianjur-Bandung, optimalisasi kereta api Sukabumi-Cianjur-Bandung, serta perkembangan pembangunan jalur Puncak II.
“Diperkirakan aksesibiliti pariwisata ke Cianjur akan ramai. Maka kita mau atau tidak mau harus memacu Gunung Padang itu menjadi induk wisata di Kabupaten Cianjur,” katanya, seusai kunjungan kerja ke Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Cianjur, Kamis (12/12/2019).
Hasil diskusi dengan jajaran Disparpora Kabupaten Cianjur, lanjut legislator Fraksi Partai Golkar itu, terungkap selama ini upaya penataan dan pengembangan situs megalitikum Gunung Padang terbentur berbagai aturan yang terkesan tumpang-tindih. Artinya, menurut dia, ada hal-hal yang kaitan pembangunannya harus dilakukan pemerintah pusat dan juga oleh Pemkab Cianjur.
“Nah, di sini kita buat terbosan bahwa provinsi menyanggupi mau membangun (Gunung Padang) sampai mana. Bahkan tadi pak Irfan (Suryanegara), ‘menantang’ Pemerintah Kabupaten Cianjur perlu biaya berapa supaya Gunung Padang ramai,” ujar Ade.
Pernyataan itu, menjadi pertanda adanya perhatian khusus DPRD Jabar terhadap pengembangan, penataan, dan pembangunan Gunung Padang agar betul-betul bisa dimaksimalkan menjadi destinasi wisata. Ia menambahkan, dengan ramainya Gunung Padang, akan menimbulkan multiplier effect bagi wisata penunjang lainnya.
“Sejauh ini dari Pemprov Jabar tahun ini baru dialokasikan untuk pembebasan lahan yang 11 hektare itu. Kalau tidak salah, Rp18 miliar. Saya lupa angkanya,” kata dia.
Karena itu, DPRD Jabar menyarankan Pemkab Cianjur, khususnya Disparpora membuat detail engineering design (DED) yang baik. Ia pun berharap Pemkab Cianjur bisa sinergis dengan DPRD dan Pemprov Jabar.
“Untuk tahun depan, usulkan dana berapapun yang sesuai kebutuhan untuk pembangunan Gunung Padang. Mumpung semua fraksi di DPRD Jabar mendukung,” ujarnya.
Kunjungan perwakilan dari setiap fraksi di DPRD Jabar itu merupakan bagian dari program Citra Bakti. Program itu merupakan agenda tahunan dengan tujuan memonitor sejauh mana perkembangan pembangunan yang biayanya bersumber dari Pemprov Jawa Barat serta menampung berbagai aspirasi yang sekiranya akan diusulkan ke Pemprov Jawa Barat.
“Tujuan para anggota DPRD Jabar ini ke kantor untuk mengetahui sejauh mana potensi pengembangan destinasi Gunung Padang,” kata Kepala Disparpora Kabupaten Cianjur, Yudi Ferdiana.
Yudi mengapresiasi langkah DPRD Jabar yang ikut memerhatikan pengembangan Gunung Padang. Yudi mengaku akan bersinergi dengan Dinas Pariwisata Jabar mengembangkan Gunung Padang.
“Alhamdulillah, DPRD Jabar selalu siap mendukung pengembangan Gunung Padang,” katanya.***
Wartawan: Purwanda | Editor: Ayi Kusmawan
