Emisi dari sumber bergerak, khususnya kendaraan bermotor, telah menjadi salah satu penyumbang utama polusi udara di wilayah Jabodetabek.
DARA | Namun, juga dari sumber-sumber emisi tidak bergerak seperti pabrik, pembangkit listrik, dan pembakaran sampah, termasuk faktor cuaca juga memengaruhi tingkat polusi, terutama selama musim kemarau.
Demikian dikatakan Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Kementerian LHK, Rasio Ridho Sani dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema “Transportasi Publik, Solusi Perangi Polusi,” di Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2023).
“Statistik menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 17 juta sepeda motor, 4,2 juta mobil penumpang, 856 ribu truk, dan 344 ribu bus di Jakarta,” tuturnya, seperti dikutip dari kominfo, Selasa (19/9/2023).
Menurut Rasio Ridho Sani, pertumbuhan kendaraan bermotor terus meningkat sekitar 5,7 persen per tahun untuk sepeda motor dan 6,38 persen per tahun untuk mobil penumpang. Padahal, kendaraan bermotor adalah salah satu penyumbang polusi udara terbesar per penumpang.
Rasio Rdiho juga mengatakan, untuk mengurangi emisi dari sumber bergerak, langkah utama yang dilakukan salah satunya adalah pengetatan baku mutu emisi kendaraan tipe baru.
“Saat ini spesifikasi di Indonesia yang dianjurkan adalah Euro 4. Kita harus ketat, terlebih teknologi juga tergantung dari jenis BBM. Beberapa negara bahkan sudah Euro 5 dan 6, kita juga akan menuju ke sana,” ujarnya.
Kemudian, langkah lainnya adalah peningkatan kualitas bahan bakar, pengetatan baku mutu emisi kendaraan tipe lama, pengujian emisi berkala, hingga perluasan dan peningkatan pelayanan transportasi publik.
“Kami apresiasi sektor transportasi yang mendorong peningkatan pelayanan. Selain itu kami juga mendorong perluasan dan peningkatan sarana Non Motorized Transportation,” kata Rasio Ridho Sani.
Sementara itu, untuk mengurangi emisi dari sumber tidak bergerak, KLHK berkomitmen untuk melakukan pengetatan baku mutu emisi industri, pengetatan persyaratan pengendalian pencemaran udara, dan penerapan real-timemonitoring emisi udara terintegrasi.
Di luar itu, KLHK juga akan melakukan penguatan dan perluasan jaringan pemantauan udara real-time berdasarkan ISPU, pengetatan kualitas udara ambien, peningkatan daya dukung melalui perluasan ruang terbuka hijau, pengawasan peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum.
Lebih lanjut Rasio Ridho Sani menyebutkan, tindakan tegas juga pernah diterapkan dalam bentuk sanksi administratif. Salah satunya adalah di sektor industri, di mana dari 45 perusahaan yang diidentifikasi sebagai berpotensi mencemari udara, 21 di antaranya telah disegel.
“Ini adalah tindakan nyata yang menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga kualitas udara,” ujarnya.
Integrasi Antar Wilayah
Dalam forum yang sama, Direktur Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Tatan Rustandi, menyoroti pentingnya memperhatikan wilayah sekitar Jakarta dalam perbaikan transportasi publik.
“Salah satu tugas kami adalah memastikan bahwa perbaikan transportasi tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di sekitarnya,” ujarnya.
Saat ini, layanan transportasi publik di Jakarta telah mencapai tingkat penggunaan sekitar 70 persen. Namun, kota-kota sekitarnya masih berada di kisaran 20-30 persen. Keterbatasan ini membuat pergerakan di wilayah Jabodetabek menjadi semakin rumit.
Untuk mengatasi tantangan ini, BPTJ telah mengembangkan berbagai program, termasuk berkolaborasi dengan Pemda terkait pengembangan model layanan seperti TransJakarta, salah satunya adalah TransPakuan di Bogor.
“Intervensi pemerintah telah membuahkan hasil positif, dengan jumlah penumpang yang terus meningkat secara signifikan, dari 30 ribu menjadi 97 ribu per hari,” imbuhnya.
Meskipun ada peningkatan dalam layanan transportasi publik, penggunaan angkutan umum masih belum mencukupi. Integrasi antara berbagai mode transportasi juga menjadi kunci.
Maka dari itu, BPTJ memiliki konsep yang disebut JRC (Jakarta Region Card) yang mencakup tiga jenis integrasi: integrasi fisik, integrasi operasi, dan integrasi manajemen.
“Ini termasuk digitalisasi perencanaan perjalanan, peningkatan layanan, dan satu kartu untuk berbagai angkutan umum, yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan pelayanan dan aksesibilitas,” jelas Tatan.
Masalah Lama
Masih dikutip dari kominfo, pendapat lainnya datang dari Sr. Urban Planning, Gender and Social Inclusion Associate Institute for Transportation & Development Policy (ITDP) Indonesia, Deliani Poetriayu Siregar, menilai polusi udara merupakan peringatan yang jelas tentang pentingnya melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Meskipun sudah ada tindakan yang diambil, tantangan besar masih harus dihadapi untuk menciptakan udara yang lebih bersih dan sehat bagi semua penduduk kota.
“Kami di ITDP dari 2013 sudah menemukan permasalahan kualitas udara Jakarta yang buruk di media-media nasional. Dan itu terus ada hingga sekarang,” tegasnya.
Menurut Deliani, menyelesaikan permasalahan di satu sektor saja, seperti di sektor transportasi, tidak dapat menjadi solusi untuk semua permasalahan buruknya kualitas udara. Diperlukan upaya menyeluruh dan berkesinambungan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
Deliani pun optimis bahwa transportasi publik dapat menjadi salah satu solusi yang dibutuhkan Jakarta untuk mengurangi polusi. Hanya saja, ada berbagai hambatan yang menghalangi perkembangan transportasi publik yang lebih luas dan efektif.
“Salah satu hambatan utama bagi masyarakat adalah kenyamanan, di samping juga soal keandalan armada dan kepastian perjalanan,” jelasnya.
Selain itu, cakupan layanan transportasi publik di Jakarta, meskipun telah mencapai 80 persen pada Agustus 2022, masih di bawah ekspektasi yang diharapkan sebesar 95 persen. Informasi yang cukup dan mudah diakses juga menjadi perhatian.
“Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengintegrasikan lebih banyak perjalanan ke Jakarta, mengatasi masalah hunian layak dan terjangkau, serta meningkatkan kapasitas transportasi publik,” kata Deliani.
Editor: denkur
