Kemenko Polhukam Dorong Koordinasi Penyiapan Laporan Konvensi Pokok HAM Internasional

Jumat, 21 Januari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Kemenko Polhukam

Foto: Kemenko Polhukam

Diperlukan koordinasi yang erat antar-Kementerian/Lembaga Pemerintah RI dalam penyiapan laporan implementasi konvensi pokok HAM internasional.


DARA – Demikian disampaikan Rina Soemarno, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam di Bandung, Kamis, 20 Januari 2022 saat membuka Rapat Koordinasi Identifikasi Pelaporan Instrumen HAM Internasional Tahun 2022.

Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari implementasi Kelompok Kerja (Pokja) bentukan Menko Polhukam lewat Keputusan Menko Polhukam Nomor 99 Tahun 2020 tentang Kelompok Kerja Pelaporan Instrumen Utama dan Mekanisme Hak Asasi Manusia Internasional.

Lebih lanjut, Deputi Rina Soemarno menjelaskan bahwa Pokja dimaksudkan untuk mengurai kebuntuan yang kerap terjadi dalam proses penyusunan pelaporan periodik Indonesia.

Seperti dikutip dari laman resmi Kemenko Polhukam, Jumat (21/1/2022), pokja tersebut terdiri dari empat tema yaitu tema hak sipil dan politik; hak ekonomi, sosial dan budaya; hak kelompok rentan; dan mekanisme HAM internasional (yang meliputi penyiapan laporan universal periodic review (UPR) dan penyiapan terhadap komunikasi special procedure mandate holders Dewan HAM PBB).

Pertemuan dihadiri oleh K/L anggota Pokja, di antaranya, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, Kemlu, Kemkumham, Kemsos, Kemendagri, Kemen PPA, BP2MI, Polri, TNI, dan Kemenaker dengan mendengarkan paparan mengenai progress report dari para narasumber dari masing-masing penjuru empat tema dalam Pokja yaitu dari Kemlu, Kemenko PMK, dan Kemen PPA.

Rapat mengidentifikasi laporan yang harus dilaporkan tahun 2022 dan tantangan-tantangan yang dihadapi Pokja dalam menyiapkan laporan antara lain pengumpulan bahan yang datanya terkumpul di banyak K/L; bergantinya para pejabat dan berubahnya struktur K/L yang menyulitkan melakukan koordinasi; luasnya bidang laporan dan menyangkut banyak aspek dalam penyiapan UPR; dan terkait respons terhadap komunikasi SPMH adanya sensisitivitas data yang merupakan bagian proses hukum.

Pada tahun 2022 Pemerintah Indonesia harus menyiapkan bahan UPR yang merupakan kumpulan kemajuan implementasi semua elemen kemajuan perlindungan dan penghormatan HAM di Indonesia. UPR membutuhkan kerja sama semua K/L di semua tema baik itu sipil dan politik, sosbud, dan kelompok rentan. Selain itu, tahun ini juga perlu disiapkan laporan implementasi hak pekerja migran.

Peserta rapat sepakat bahwa adanya Pokja pelaporan Kemenko Polhukam dengan adanya Kepmenko Nomor 99 Tahun 2020 tersebut telah dapat membantu koordinasi penyiapan pelaporan pemerintah.

Editor: denkur | Sumber: Kemenko Polhukam

Berita Terkait

Penurunan Penghasilan Pengaruhi Pola Belanja Masyarakat saat Lebaran
Tak Hanya ASN, Pekerja Swasta Juga Dapat THR, Segini Besarannya
Jelang Mudik, Inilah Instruksi Mendagri untuk Kepala Daerah
Permudah Distribusi Penumpang, Pemerintah Luncurkan Platform Terpadu Mudik Gratis Nusantara Hub
Webinar Universitas Paramadina: Menyoal Pseudo-Spiritualitas dan Budaya Korupsi di Negara Religius
Membangun Daerah, Pemprov Jabar Bersinergi dengan TNI AD
Tamsil Linrung: Reformasi Polri Harus Menyerap Spirit Hoegeng
Bongkar Sindikat Fredy Pratama, Brigjen Pol Mukti Juharsa
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 15 Maret 2025 - 14:40 WIB

Penurunan Penghasilan Pengaruhi Pola Belanja Masyarakat saat Lebaran

Sabtu, 15 Maret 2025 - 11:38 WIB

Tak Hanya ASN, Pekerja Swasta Juga Dapat THR, Segini Besarannya

Sabtu, 15 Maret 2025 - 11:28 WIB

Jelang Mudik, Inilah Instruksi Mendagri untuk Kepala Daerah

Sabtu, 15 Maret 2025 - 11:22 WIB

Permudah Distribusi Penumpang, Pemerintah Luncurkan Platform Terpadu Mudik Gratis Nusantara Hub

Sabtu, 15 Maret 2025 - 11:06 WIB

Webinar Universitas Paramadina: Menyoal Pseudo-Spiritualitas dan Budaya Korupsi di Negara Religius

Berita Terbaru

BANDUNG UPDATE

Penurunan Penghasilan Pengaruhi Pola Belanja Masyarakat saat Lebaran

Sabtu, 15 Mar 2025 - 14:40 WIB

Foto: Komdigi

HEADLINE

Jelang Mudik, Inilah Instruksi Mendagri untuk Kepala Daerah

Sabtu, 15 Mar 2025 - 11:28 WIB