Kesbangpol Jabar: Situasi Politik di Daerah Pilkada Kondusif

Senin, 7 Desember 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Avila/dara.co.id

Foto: Avila/dara.co.id

Situasi di daerah pilkada cukup kondusif. Itu berkat intensnya koordinasi antara kabupaten/kota dengan provinsi, kata Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Barat, Iip Hidayat.


DARA | BANDUNG – Iip mengatakan itu usai Diskusi Publik: Menjelang Pencoblosan Pilkada Serentak Jabar 2020, yang digelar Indonesia Politics Research and Consulting, di Asmila Boutique Hotel, Kota Bandung, Senin (7/12/2020).

“Antisipasi terus kita lakukan, namun hingga kini kecurangan belum tampak. Sampai sekarang aman, dan semoga bertahan hingga pencoblosan nanti,” ujar Iip.

Beberapa temuan pelanggaran mulai dari keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) hingga praktik perjudian, diutarakan Iip, sudah berproses saat ini.

Hal ini penting dilakukan agar penyelenggaraan pilkada di delapan kabupaten-kota di Jabar bisa berlangsung dengan lancar, termasuk memberikan perhatian khusus terhadap daerah yang masuk zona merah Covid-19.

“Ada beberapa kabupaten/kota yang dilakukan perhatian khusus, karena ini riskan. Maka itu, penerapan protokol kesehatan harus sangat ketat diberlakukan, termasuk pelibatan puskesmas,” ujarnya.

Guru Besar Politik Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi, menyebut, partisipasi warga saat pemilihan mendatang berada di kisaran 60-70 persen.

Namun, khusus Kota Depok berbeda, karena akses informasi yang cukup kuat bisa memengaruhi masyarakat untuk datang memberikan hak suara mereka. Terlebih, pandemi Covid-19 belum berlalu dari Tanah Air.

“Kalau Depok, karena akses medianya kuat, sehingga orang yang mendengar informasi menjadi khawatir, dan membuat belum datang ke TPS. Menurut saya, partisipasi di Depok akan dibawah 50-60 persen,” katanya.

Daerah yang rawan terjadi konflik saat pilkada nanti, sambung Muradi, adalah Pangandaran dan Indramayu. Namun bukan karena politik identitas, melainkan praktik perjudian yang berlangsung di wilayah tersebut.

Dari temuan Kesbangpol Jabar terjadi fenomena praktik perjudian Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Pangandaran, ada beberapa unsur masyarakat di luar Pangandaran ketika menjelang pemilihan sengaja datang untuk melakukan perjudian.

“Kalau yang rawan adalah Pangandaran dan Indramayu. Kenapa Pangandaran? Karena sudah masuk penjudi dari luar. Sementara kalau di Indramayu, dari sebelumnya yang dipertaruhkan pemilihan kepala desa, sekarang ke pemilihan bupati/wakil bupati. Memang potensi konfliknya bukan masalah SARA, tapi kepada menang-kalah tadi,” ujarnya.***

Editor: denkur

Berita Terkait

Presiden Prabowo Tegaskan Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia Dukung Ketahanan Ekonomi Nasional
Pemerintah Percepat Program MBG, Dorong Peran Koperasi dan Industri Susu Lokal
Universitas Paramadina Gelar Presidential Lecture Bersama Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Prabowo Resmikan Pegadaian sebagai Bank Emas Pertama di Indonesia
Lokasi Mobil SIM Keliling di Kabupaten Bandung, Kamis 27 Februari 2025
Lokasi Mobil SIM Keliling di Kota Bandung, Kamis 27 Februari 2025
Diduga Embat Dana Desa, Seorang Kuwu di Cirebon Dituntut Tujuh Tahun Penjara
Muhammadiyah Tetapkan Awal Ramadan Jatuh Hari Sabtu 1 Maret 2025
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 27 Februari 2025 - 12:56 WIB

Presiden Prabowo Tegaskan Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia Dukung Ketahanan Ekonomi Nasional

Kamis, 27 Februari 2025 - 12:52 WIB

Pemerintah Percepat Program MBG, Dorong Peran Koperasi dan Industri Susu Lokal

Kamis, 27 Februari 2025 - 12:45 WIB

Universitas Paramadina Gelar Presidential Lecture Bersama Susilo Bambang Yudhoyono

Kamis, 27 Februari 2025 - 06:35 WIB

Lokasi Mobil SIM Keliling di Kabupaten Bandung, Kamis 27 Februari 2025

Kamis, 27 Februari 2025 - 06:31 WIB

Lokasi Mobil SIM Keliling di Kota Bandung, Kamis 27 Februari 2025

Berita Terbaru