Pemilu tinggal menghitung hari. Masyarakat Indonesia akan merayakan pesta demokrasi dengan memilih dan dipilih secara langsung.
DARA | Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Iip Ilham Firman mengajak seluruh elemen untuk mendukung keterwakilan perempuan di parlemen dengan memilih caleg perempuan.
“Memanfaatkan sisa waktu yang ada, kami melakukan kampanye digital untuk mendukung keterwakilan perempuan di parlemen. Pada 23 Januari 2024, kami melangsungkan Seminar Nasional “Perempuan Indonesia untuk Parlemen” dengan slogan “Dukung Keterwakilan Perempuan di Parlemen”. Kampanye ini bersifat imbauan,” ujar Iip.
Iip juga mengatakan ruang partisipasi dan representasi politik perempuan perlu difasilitasi dengan baik, sebab keterwakilan perempuan pada sistem demokrasi dalam Lembaga-Lembaga Negara yang strategis seperti Legislatif (Parlemen) akan menentukan produk kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, sehingga penting untuk meningkatkan keterwakilan perempuan baik secara deskriptif (kuantitas) maupun secara substantif (kualitas) agar kebutuhan perempuan dapat direpresentasikan dan didefinisikan dalam Lembaga-Lembaga Negara tersebut dalam bentuk produk kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan.
“Pada pemilu 2019, angka keterwakilan perempuan yang masuk ke kursi parlemen sebesar 20,5%, kita harus memperjuangkan agar angka ini jangan sampai turun pada pemilu 2024. Pemilu 2024 ini merupakan kesempatan emas bagi masyarakat, khususnya perempuan, untuk melakukan percepatan dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia dengan mencapai 30% keterwakilan perempuan yang terpilih di parlemen,” ujar Iip.
Iip mengatakan berbagai tantangan dan hambatan masih harus dilalui oleh perempuan yang memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Ada beragam faktor yang mempengaruhi tingkat keterwakilan perempuan di Indonesia yang belum mencapai angka ideal, baik yang berasal dari internal maupun eksternal.
“Salah satunya yang menjadi tantangan utama bagi perempuan adalah biaya politik di Indonesia yang sangat tinggi, ditambah tidak mudahnya mereka untuk mendapatkan dana kampanye sehingga ini menjadi salah satu hambatan tidak hanya untuk perempuan tetapi juga laki-laki,” kata Iip.
“Selain itu, jika melihat ke tingkat akar rumput masih banyak anggapan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik merupakan hal yang tabu, sehingga untuk mengatasi hal ini, rencana jangka panjang yang harus menjadi concern kita bersama adalah bagaimana mempermudah langkah perempuan untuk terlibat dalam politik dengan memberikan dana yang khusus dianggarkan untuk perempuan,” imbuhnya seperti dikutip dari situs resmi KemenPPPA, Sabtu (27/1/2024).
Iip menambahkan kedepannya, Kemen PPPA akan terus konsisten melakukan pembinaan praktik perempuan desa, perempuan yang sudah eksis seperti kepala desa perempuan untuk dilibatkan dalam pelatihan kepemimpinan perempuan perdesaaan, dengan harapan mereka dapat menjadi kader-kader yang siap untuk bertarung di politik yang akan mendatang.
Sementara itu, Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengungkapkan perjuangan perihal 30% keterwakilan perempuan dalam dunia politik sudah ada sejak era reformasi 1998, yakni melalui dorongan kebijakan affirmative action (tindakan afirmatif).
Tindakan afirmatif bertujuan agar perempuan memperoleh peluang dan kesempatan yang setara dalam bidang politik. Perjuangan tersebut telah menghasilkan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam setiap regulasi.
“Seperti yang tertuang dalam Pasal 245 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Adapun Kebijakan afirmasi adalah upaya menghadirkan kemurnian suara rakyat melalui keadilan dan kesetaraan politik laki-laki dan perempuan,” ujar Titi.
Titi mengatakan dibutuhkan kebijakan baru yang mengharuskan terpenuhinya kuota 30% bukan hanya pada tahap pencalonan tetapi juga keterpilihan perempuan di parlemen.
Jumlah keterpilihan perempuan pada tahun 2019 merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia yakni sebesar 20,5%, kita semua berharap angka ini tidak mengalami penurunan pada Pemilu 2024.
“Sayangnya, penyelenggaraan Pemilu 2024, mengalami pelanggaran administrasi mengenai target keterwakilan caleg perempuan sebesar 30% yang dilakukan pembulatan kebawah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ini sekaligus menegaskan bahwa, saat ini kita tengah mengalami musim gugur dalam keterwakilan perempuan politik di Indonesia. Padahal faktanya, pemilih perempuan terbukti memiliki loyalitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Namun, loyalitasnya tidak berbanding lurus dengan keterpilihan perempuan dalam parlemen dan kebijakan dari Lembaga terkait,” ujar Titi.
Titi mengatakan saat ini berbagai hambatan masih membayangi perempuan yang ingin terjun ke dunia politik antara lain; diskriminasi dan inkonstistensi regulasi; faktor sosial dan kultural masyarakat; politik membutuhkan biaya tinggi yang membuat konsekuensi sistem pemilu Indonesia yang rumit, kompleks, dan mahal menghambat kiprah politik perempuan; politik transaksional di pemilu; dan politik afirmasi keterwakilan perempuan masih dianggap sebagai beban oleh partai politik.
Editor: denkur
