DARA | Ketua DPRD Kota Bandung, H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bandung untuk menyelesaikan isu strategis dan permasalahan yang dialami Kota Bandung.
Hasil rapat koordinasi Forkopimda yang diselenggarakan di Ruang Tengah Balaikota Bandung, Selasa, (23/5/2023) melahirkan langkah bersama penanganan lima isu strategis yang menjadi pembahasan dalam rapat tersebut.
Kelima isu strategis itu, meliputi penanganan permasalahan sampah, penataan PKL, pelaksanaan Car Free Day, penanganan aksi vandalisme, dan persoalan banjir.
Menurut Tedy, dalam penanganan persoalan isu strategis tersebut dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas dari seluruh stakeholder di Kota Bandung sehingga, solusi dari permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara bersama-sama.
“Dengan kolaborasi dan sinergitas yang dilakukan Forkopimda Kota Bandung, diharapkan penanganan persoalan isu strategis di Kota Bandung dapat berjalan secara berkesinambungan, sehingga satu persatu permasalahan di Kota Bandung bisa diselesaikan dengan baik,” ujarnya.
Ketua DPRD Kota Bandung pun menjelaskan penanganan sampah menjadi persoalan krusial yang harus segera diselesaikan.
Terlebih sebagai salah satu upaya penganan sampah, Pemerintah Kota Bandung terpaksa harus mereaktivasi TPA darurat Cicabe di Kelurahan Mandalajati, Kecamatan Ujung Berung, dikarenakan TPA Sarimukti yang mengalami kelebihan daya tampung atau overload.
“Sambil menunggu kondisi TPA Sarimukti kembali normal, selain pemerintah yang terus berupaya menangani persoalan sampah, tetapi juga peran serta dan kesadaran masyarakat untuk ikut membantu mengatasi persoalan ini sangat dibutuhkan. Salah satunya dengan kembali menerapkan program Kang Pisman secara masif di tiap kewilayahan,” ucapnya.
Oleh karena itu, Tedy menilai perlu adanya inovasi dan kreativitas, dan partisipasi yang dilakukan masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi persoalan sampah ini.
“Bahkan, jika dimungkinkan, adanya rewarding atau penghargaan bagi RW yang berhasil mewujudkan kawasan bebas sampah (KBS), untuk memotivasi partisipasi warganya untuk dapat mewujudkan Kang Pisman secara masif,” ujarnya.
Isu strategis lainnya, yakni penataan PKL. Tedy Rusmawan pun mendorong upaya persuasif tetap perlu dikedepankan sebelum dilakukannya tindakan represif.
Sebab, PKL menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk tetap mendapatkan penghasilan paska dilanda pandemi Covid-19.
“Terkait penanganan PKL ini, tidak bisa kita langsung melakukan tindakan represif karena akan berpotensi menimbulkan konflik. Maka, pemerintah bersama aparat kewilayahan dan masyarakat setempat untuk menemukan perlu mencari solusi terbaik, dan dari opsi solusi yang ada, yang paling mudah yang dipilih untuk dilakukan,” ujarnya.
Ia pun berharap, upaya penataan PKL yang sudah tertib sejauh ini agar dapat dipertahankan sedemikian rupa, agar dapat terpeliharanya lingkungan yang kondusif dan nyaman.
Terkait penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day (CFD) yang akan kembali digelar paska pandemi Covid-19, Tedy Rusmawan mendukung terwujudnya rencana tersebut.
Namun, ia berharap rencana pelaksanaan Car Free Day nanti dapat lebih matang, dan berlangsung secara tertib dan nyaman.
Sebab menurut Tedy, selama ini upaya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung terkait pelaksanaan Car Free Day yang ideal dan sesuai dengan ketentuan regulasi belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
“Jadi perlu ada upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih kuat lagi untuk dapat terus mengampanyekan bahwa CFD yang akan dilakukan dapat lebih nyaman, lebih tertib, dan sesuai dengan target tujuannya. Sehingga, ketika CFD ini kembali digelar, dapat sesuai dengan harapan kita,” ucapnya.
Bahkan, kelompok atau komunitas masyarakat yang peduli kebersihan dan kenyamanan Kota Bandung dapat dilibatkan sebagai support system untuk menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat dalam upaya mewujudkan pelaksanaan CFD di Kota Bandung yang tertib dan nyaman.
“Kami sangat mengapresiasi terkait rencana kembali digelarnya CFD ini. Kami berharap kesiapan dan pelibatan publik yang akan turut menjaga keberlangsungan kegiatan CFD harus lebih ditingkatkan agar lebih baik lagi,” ucapnya.
Sedangkan untuk penanganan masalah vandalisme, selain dibutuhkan kolaborasi antara aparat kewilayahan dan partisipasi aktif masyarakat untuk dapat mencegah terjadinya hal tersebut, semisal diadakan patroli khusus.
Namun, Pemerintah Kota Bandung juga dapat menyediakan ruang-ruang ekspresi sebagai sarana mencurahkan kreativitas masyarakat. Sehingga dengan tersedianya ruang ekspresi tersebut, diharapkan dapat meminimalisir aksi vandalisme di Kota Bandung.
Terkait penanganan banjir ini di Kota Bandung, diperlukan kolaborasi dan sinergitas lintassektor dan wilayah pemerintahan daerah di Bandung Raya dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan antar lintassektor dan lintaswilayah ini, mudah-mudahan persoalan banjir Kota Bandung dapat terselesaikan. Selain itu, kami pun mendorong dilaksanakannya rapat rutin antar lintas sektor ini, dengan kami (DPRD Kota Bandung) ingin dilibatkan untuk turut membahas terkait penanganan isu strategis yang dialami bersama,” katanya.
Bahan: Humpro DPRD Kota Bandung/ Permana
