Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim mengatakan Banggar akan secepatnya mengagendakan rapat dengan mengundang tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) mengenai laporan anggaran Covid 19.
DARA – “Seyogyanya rapat Banggar tersebut akan dilaksanakan Minggu yang lalu, tapi minggu yang lalu agenda kita maraton menindaklanjuti SK Mendagri tentang pemberhentian wali kota,” kata Aslim ketika menghubungi dara.co.id, Sabtu (14/8/2021).
DPRD, kata Aslim, akan meminta Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk menyampaikan secara utuh mengenai anggaran Covid-19. Dia juga menyampaikan bahwa dinas kesehatan, dinas sosial, BPBD merupakan pengguna anggaran tersebut.
“Sebenarnya bentuk pengawasan DPRD sudah kita laksanakan melalui komisi terkait, kita akan terus lakukan fungsi pengawasan tersebut,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Aslim juga mengucapkan terimakasih kepada masyarakat yang selalu mengingatkan supaya DPRD selalu meningkatkan fungsi pengawasannya.
“Kami sangat berterimakasih kepada masyarakat yg selalu mengingatkan, namun secara teknis informasinya harus di TAPD dan Sekda sebagai Ketuanya,” tuturnya.
Sebelumnya, Dewan Pengurus Harian (DPH) Serikat Petani Pasundan (SPP) Tasikmalaya, Abdul Aziz mengharapkan DPRD lebih pro aktif dalam pengawasan dan tidak harus menunggu laporan diberikan eksekutif, justru seharusnya lebih kritis dengan situasi dan kondisi pandemi ini.
“Harus kritis, kalau dewan ya tidak pro aktif disangkanya ada main mata. Selanjutnya kemana Ketua DPRD Kota TasikmalayaDP (Aslim), semestinya sebagai pucuk pimpinan bergerak lebih cepat kesannya diam saja,” tanya Aziz.
Ketua DPRD, lanjut Aziz, seharusnya menyampaikan ke masyarakat jauh-jauh hari mengenai berapa besaran anggaran Covid-19 di Kota Tasikmalaya. Selain itu DPRD bisa kapan saja menanyakan pencapaian dari penggunaan anggaran tersebut.
“Justru kami menunggu keberanian Ketua DPRD Kota Tasikmalaya (Aslim) untuk menyampaikan ke publik melalui media massa mengenai penggunaan anggaran Covid-19, kami sebagai rakyat menunggu bapak berbicara yang lantang,” tuturnya.
Dia menambahkan laporan penggunaan anggaran Covid-19 yang baru terserap Rp 35 miliar harus dibuka seterang-terangnya ke publik.
“Seberapa besar untuk rakyatnya anggaran Covid 19 tersebut, dan berapa besar santunan yang diberikan pemerintah terhadap pasien yang meninggal karena Covid 19, juga berapa jumlahnya untuk pasien isoman, tidak lupa juga anggaran untuk penyekatan untuk dipublikasikan juga,” kata Aziz.***
Editor: denkur
