Kisruh Soal BPNT, Bupati Cirebon Panggil Sejumlah Pihak

Rabu, 25 November 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi

Bupati Cirebon, Imron Raosyadi, berjanji akan segera menyelesaikan polemik program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sejumlah pihak pun dipanggil,  diantaranya sekretaris daerah selaku Ketua Tim Koordinasi.


DARA | CIREBON – Turut dipanggil bupati pihak dinas sosial selaku dinas teknis, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) selaku pihak yang bersinggungan langsung dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Saya mengumpulkan TKSK, dinsos, dan sekda karena sering mendengar jika penyaluran bantuan terjadi masalah,” kata Imron saat diwawancarai selepas pertemuan dengan sejumlah pihak yang terlibat dalam program BPNT, Rabu (25/11/2020).

Masih kata Imron, pertemuan ini bertujuan untuk menguraikan masalah, lalu menyelesaikan agar masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan dalam penyaluran BPNT.

“Sengaja saya undang beberapa pihak dalam pertemuan ini. Bertujuan untuk mengurai dan menyelesaikan masalah terkait dengan BPNT,” ujar Imron.

Soal dugaan monopoli oleh sejumlah suplayer, bupati menanggapi jika sejumlah suplayer tersebut harus mengikuti aturan yang berlaku, terutama soal kualitas komoditi yang disalurkan bagi masyarakat.

“Saya tidak menutup suplayer, tapi harus mengikuti aturan yang berlaku. Jangan nyari untung dari program bantuan untuk masyarakat,” tegas Imron.

Bupati juga menekankan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam program BPNT, supaya penerima jangan sampai dirugikan oleh program pemerintah.

Kearifan lokal dalam ekonomi harus diutamakan. Keterlibatan pengusaha lokal nanti akan dibuatkan aturan agar tidak terjadi praktek monopoli yang dilakukan oleh sejumlah suplayer.

“Kualitas komoditi yang saat ini banyak ditemukan tidak sesuai standar dan kami akan segera menyelesaikan hal itu. Tim koordinasi harus diperkuat dalam melakukan pengawasan agar bantuan tepat sasaran,” ujar Imron.

Imron pun menjelaskan, tujuan program ini dimaksudkan agar ekonomi daerah bangkit dan dampaknya dirasakan masyarakat selaku penerima manfaat.

“Kedepan akan melibatkan pengusaha lokal supaya kualitas komoditi dapat terus terjaga,” ujar Imron.***

Editor: denkur

Berita Terkait

DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Paripurna, Setujui Raperda Pajak dan Restribusi Daerah
Musrenbang dan RKPD Kota Sukabumi Sudah Diteken, Selaraskan Visi Pembangunan
Pisah Sambut Bupati Sukabumi Dimeriahkan Gelaran Budaya Rakyat
Kabar Terbaru Kasus Dugaan Pelecehan Pasien oleh Oknum Dokter Kandungan di Garut
Tarif Mulai Rp5.000, LRT Jabodebek Jadi Pilihan Nyaman untuk Libur Long Weekend 18-20 April 2025
Pemkab Cirebon Lindungi Buruh, Jaga Investasi! Isu Outsourcing dan Hak Pekerja Jadi Sorotan
Hearing dengan HMI, DPRD Kota Sukabumi Tanggapi Isu Ketidak Normalan PAD
Update Kasus Pelecehan Seksual di RSHS Bandung, KKI Cabut Izin Praktik Oknum Dokter Ini
Berita ini 33 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 18 April 2025 - 08:42 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Paripurna, Setujui Raperda Pajak dan Restribusi Daerah

Jumat, 18 April 2025 - 08:34 WIB

Musrenbang dan RKPD Kota Sukabumi Sudah Diteken, Selaraskan Visi Pembangunan

Kamis, 17 April 2025 - 18:29 WIB

Kabar Terbaru Kasus Dugaan Pelecehan Pasien oleh Oknum Dokter Kandungan di Garut

Kamis, 17 April 2025 - 11:01 WIB

Tarif Mulai Rp5.000, LRT Jabodebek Jadi Pilihan Nyaman untuk Libur Long Weekend 18-20 April 2025

Kamis, 17 April 2025 - 10:53 WIB

Pemkab Cirebon Lindungi Buruh, Jaga Investasi! Isu Outsourcing dan Hak Pekerja Jadi Sorotan

Berita Terbaru