Komisi 1 Minta Pemprov Memberikan Perhatian Serius Kepada ABK

Senin, 23 Agustus 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PKS Sadar Muslihat. (Foto: Istimewa/BBcom)

Sekretaris Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PKS Sadar Muslihat. (Foto: Istimewa/BBcom)

Sekretaris Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa barat Fraksi PKS Sadar Muslihat meminta, pemerintah provinsi dan daerah di Jawa barat memberikan perhatian serius kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam mengakses pendidikan.


DARA – “Terlebih bagi lulusan di sekolah luar biasa (SLB) saat akan menuju jenjang pekerjaan,” ujar dia di sela melakukan silaturahmi di SLB Purnama Cipanas. Kamis, (5/08/2021).

Ia pun berharap, pemerintah provinsi maupun daerah di Jabar bisa membuat regulasi terkait dengan memberi ruang kepada siswa atau lulusan disabilitas untuk mendapat peluang bekerja di dunia kerja layaknya orang secara normal.

“Sejumlah program penanganan sosial terhadap anak berkebutuhan khusus itu, justru dinilai lebih banyak digerakan oleh masyarakat ketimbang pemerintah,” kata Sadar, dikutip dari BBcom, Minggu (22/8/2021).

Bahkan, karena banyak digalakkan swasta atau yayasan, mereka cenderung masih memiliki keterbatasan anggaran dalam mengembangkan dan meningkatkan keterampilan para siswa SLB tersebut.

“Pada saat saya melakukan kunjungan ke SLB Purnama Cipanas ini, justru mereka itu menyampaikan keluhannya terkait dengan masih terbatasnya ruangan-ruangan khusus keterampilan bagi para siswa SLB. Makanya saya nanti akan dorong dan sampaikan ke pemerintah, supaya ada perhatian,” ucap Sadar.

Tak hanya itu, ia juga menyerap aspirasi terkait dengan kesejahteraan tenaga pengajar di SLB ini. Sehingga memang harus didorong pula agar para guru di SLB ini dapat terus memberikan pengajarannya ke siswa ABK ini.

“Para guru di sini bukan hanya mengajar secara teori biasa, tetapi juga melatih keterampilan siswa untuk tetap bersekolah dengan maksimal. Makanya harus kita dorong itu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Purnama Cipanas, Mayor (Purn) Kudori mengatakan, pihaknya sangat berharap bahwa pemerintah provinsi dan daerah bisa lebih memperhatikan sekolah luar biasa ini secara maksimal.

“Kami di sini butuh perhatian dari pemerintah, baik pusat, provinsi, khususnya daerah. Karena di sini bukan hanya mengajar seperti guru pada umumnya, namun memberikan keterampilan khusus bagi mereka anak-anak istimewa ini,” kata Kudori.

Bahkan menurutnya, masih banyak kekurangan-kekurangan di sekolah luar biasa ini kaitan dengan fasilitas sekolah untuk para siswanya. Seperti kurangnya ruangan belajar, ruang keterampilan, dan masih dibutuhkannya tenaga pengajar yang memiliki skill khusus untuk mengajar siswa SLB.

“Kami harapkan sekolah luar biasa ini terus berjalan dan maju sehingga bisa menghasilkan para peserta didik atau siswa lulusan SLB disini nantinya tidak tergantung orang tua bahkan orang lain, alias bisa mandiri,” pungkasnya.***

Sumber: BBcom

Berita Terkait

TPA Sarimukti Over Overload, Komisi IV DPRD Jabar Daddy Mengurai Dampaknya
Wakil Ketua DPRD Jabar Iswara: Tiga PR Pemprov Jabar Harus Segera Ditangani
Menerima Kunjungan DPRD RI, Ketua DPRD Jabar Minta Dukungan Cabut Moratorium Parsial
Sekretariat DPRD Kaltim Studi Tiru Soal Implementasi UU 9/2010 ke Jabar
DPRD Jabar Soroti Tambahan. Biaya Bimbel di SMAN 2 Depok
Begini Harapan Penjabat Gubernur Jabar kepada Piminan DPRD Yang Baru
Buky Wibawa Jadi Ketua DPRD Jabar, Inilah Empat Nama Wakilnya
Pansus 1 Optimistis Pembahasan Tatib DPRD Jabar Rampung Sesuai Jadual
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 8 November 2024 - 12:07 WIB

TPA Sarimukti Over Overload, Komisi IV DPRD Jabar Daddy Mengurai Dampaknya

Jumat, 8 November 2024 - 09:16 WIB

Wakil Ketua DPRD Jabar Iswara: Tiga PR Pemprov Jabar Harus Segera Ditangani

Selasa, 5 November 2024 - 09:28 WIB

Menerima Kunjungan DPRD RI, Ketua DPRD Jabar Minta Dukungan Cabut Moratorium Parsial

Sabtu, 2 November 2024 - 10:29 WIB

Sekretariat DPRD Kaltim Studi Tiru Soal Implementasi UU 9/2010 ke Jabar

Jumat, 1 November 2024 - 10:16 WIB

DPRD Jabar Soroti Tambahan. Biaya Bimbel di SMAN 2 Depok

Berita Terbaru