Di Bandung Barat terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi. Padahal, sebentar lagi musim tanam padi. Para petani pun mengkhawatirkan kelangkaan itu terus terjadi.
DARA | BANDUNG – Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat, Sundaya, saat dihubungi mengatakan, akan mempertanyakan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP), apa masalahnya, sehingga KBB mengalami kelangkaan pupuk bersubsidi.
Jawaban yang dikemukakan DPKP saat rapat kerja dengan komisi 2, Rabu (6/10/2020), kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut karena menyangkut persoalan regulasi. Para petani KBB belum memiliki Kartu Tani, sebagai salah satu persyaratan mereka untuk mendapat pupuk bersubsidi.
Jika itu persoalannya, Sundaya meminta agar DPKP bertindak cepat untuk memenuhi regulasi itu. Ia berharap DPKP tidak mempersulit para petani, sehingga mereka tidak kalang kabut mencari pupuk bersubsidi.
Dalam raker tersebut, Sundaya juga mengatakan ada hal yang membuatnya tercengang. Selama ini, KBB belum memiliki distributor pupuk bersubsidi, sehingga masih menginduk ke daerah lain seperti Kabupaten Bandung, Kota Bandung atau Kota Cimahi.
“Ini kan ironis, pesawahan di KBB cukup luas tapi kenapa tidak punya distributor sendiri. Makanya waktu raker, kita panggil juga Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan),” ungkap anggota dewan dari Fraksi Gerindra ini, Rabu (7/10/2020).
Komisi 2 meminta kepada Disperindag agar bisa menggandeng pengusaha untuk menjadi distributor pupuk bersubsidi di KBB. Menurutnya, ini akan mempermudah para petani untuk memperoleh pupuk bersubsidi.
“Kita juga meminta pada DPKP, supaya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar para petani segera mendapat subsidi itu,” pungkasnya. ***
Editor: denkur
