Kementerian Keuangan Republik Indonesia, melalui Direktorat Jendral Kekayaan Negara menyampaikan berbagai gagasan terkait pengelolaan dan pemanfaatan aset dan solusi untuk bisa diimplementasikan di Provinsi Jawa Barat.
DARA – Hal itu, diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Jabar Bedi Budiman saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara dalam rangka konsultasi terkait Aset Milik Provinsi Jawa Barat. Jakarta, Rabu (21/4/2021).
Bedi menilai, pengelolaan dan pemanfaatan aset memerlukan kerja extra keras dan bersifat lintas kelembagaan, hal tersebut diperlukan sinergi yang kuat dalam mewujudkan tata kelola aset yang terorganisir dan maksimal.
“Maka dari itu, aset pemerintah Provinsi Jawa Barat itu bukan lagi menjadi beban bagi pemerintah, bukan lagi sebagai pemicu sengketa tetapi dapat bermanfaat untuk kemakmuran bersama,” ujarnya seperti dikutip dara.co.id dari laman dprdjabar, Minggu (25/4/2021).
Kedepan, Bedi berharap Komisi I bersama mitra kerja bisa menghasilkan formula regulasi yang lebih spesifik, sebagai acuan dasar aturan mengenai pemanfaatan aset di Jawa Barat.
“Kami akan melakukan suatu diskusi dengan para pakar yang kompeten dalam hal ini, agar mendapatkan solusi terbaik untuk masalah aset ini,” ujarnya.***
Editor: denkur | Sumber: dprdjabar
