DARA | Perombakan komisaris sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan open biding jabatan di BUMD di lingkup Pemprov Jabar penting dilakukan. Karena itu Komisi III DPRD Jawa Barat mendukung langkah Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin dalam membenahi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kita mendukung open bidding untuk jabatan BUMD Jabar, dan semua upaya pembenahan terhadap BUMD kita,” kata Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat Husin, Jumat (28/6/2024).
Menurut Husin, open bidding atau lelang terbuka jabatan untuk BUMD akan lebih baik, karena orang yang dipilih profesional, dinilai lebih mampu atau mempunyai kapasitas mengurus BUMD Jabar, itu yang harus ditekankan.
“Pada prinsipnya Komisi III DPRD Jawa Barat dukung open bidding atau lelang jabatan untuk BUMD,” tegas dia.
Selama ini lanjut Husin, komisaris di beberapa BUMD dinilai kurang produktif, dan tidak pernah diganti. Hal itu tentu berdampak pada pemborosan atau kurang efisien terhadap organisasi atau BUMD. Oleh sebab itu, Komisi III DPRD Jawa Barat mendukung evaluasi atau pembenahan Badan Usaha Milik Daerah Jabar yang dilakukan Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin.
“Evaluasi semua BUMD, ganti pejabat BUMD yang dinilai tidak profesional,” tegas Husin.
Dari 41 BUMD yang dimiliki Jabar, 70% diantaranya dinilai tidak sehat dan sisanya 30% dianggap sehat atau berkinerja baik. Hal itu masih bisa diperbaiki asal manajemennya diurus dengan baik.
“Menempatkan orang-orang profesional sesuai dengan bidang ilmunya, dan dianggap mampu untuk membenahi BUMD supaya lebih baik. Kalau BUMD-nya tidak berkembang berarti orangnya harus dicopot,” tambah Husin.
Untuk diketahui belum lama ini Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin merestrukturisasi 5 komisaris BUMD untuk efisiensi. Pihaknya menginginkan lelang terbuka (open bidding) sebagai komisaris BUMD.
