Komisi IV DPR Soroti Dugaan Monopoli Penjualan Paket Wisata di Taman Nasional Komodo

Selasa, 23 Agustus 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi IV DPR RI, Yohanis Fransiskus Lema. (Foto: dpr.go)

Anggota Komisi IV DPR RI, Yohanis Fransiskus Lema. (Foto: dpr.go)

Anggota Komisi IV DPR RI, Yohanis Fransiskus Lema, menyoroti dugaan monopoli yang dilakukan oleh satu korporasi terhadap pariwisata Taman Nasional (TN) Komodo.


DARA – Yohanis menilai ada pesan kuat adanya monopoli yang dilakukan oleh pihak tertentu atas adanya tarif paket wisata Taman Nasional Komodo.

“Monopoli itu secara undang-undang tidak bisa dibenarkan, ada undang-undang anti monopoli, ada undang-undang menyangkut persaingan usaha yang sehat, bahkan lembaga negara ada yang namanya KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha),” tuturnya usai Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Dirjen Konservasi SDA dan Ekosistem, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Senin (22/8/2022).

Oleh sebab itu, pria yang biasa disapa Ansy Lema ini menegaskan bahwa tidak boleh ada korporasi atau perusahaan yang memonopoli penjualan paket wisata ke sejumlah destinasi.

“Itulah yang sebenarnya merupakan pangkal kritik dari masyarakat dan pelaku pariwisata,” tegasnya.

Ansy Lema juga menyampaikan, bahwa Komisi IV DPR RI meminta KLHK untuk memberikan keterangan terkait kewenangannya atas Taman Nasional Komodo. Selain itu, Komisi IV juga meminta adanya kajian ilmiah yang komprehensif untuk menentukan kebijakan atas kenaikan tarif pariwisata TN Komodo.

“Dasar kenaikan tarif itu, harus berdasarkan kebutuhan berapa per tahun dana konservasi itu dibutuhkan untuk Taman Nasional Komodo? Sumber pendanaannya dari mana? Dana konservasi yang dipakai untuk per tahun itu digunakan untuk item-item apa saja? Semua harus bisa dijelaskan secara terbuka kepada DPR,” ujar legislator daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Timur II itu.

Sementara menurut Anggota Komisi IV DPR, Slamet, tarif paket wisata TN Komodo sebesar Rp15 juta untuk 4 orang harus melibatkan masyarakat sekitar. Oleh sebab itu menurutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bisa transparan.

“Pikirkan kesejahteraan rakyat, jalan keluarnya ada di situ. Jadi buka semuanya. Jangan biarkan monopoli rugikan warga,” kata Slamet, Selasa (23/08/2022).

Editor: denkur

Berita Terkait

Istimewa Pembukaan UKW PWI Jaya-UMJ, Dihadiri Rektor dan Dua Anggota Dewan Pers
Sampurasun Tasikmalaya! Dahsyatnya Weekend Hadirkan Nabila Taqiyyah Hingga Restu di Balekota Tasikamalaya
Serentak, Ratusan Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada 2024 Sudah Dilantik
Lindungi Masyarakat, Pelaku Usaha Kosmetik Harus Patuhi Ketentuan Ini
Mendengar Suara Anak: Komdigi Sempurnakan Regulasi Perlindungan Digital
Bentengi Anak di Ruang Digital, Regulasi Baru Segera Hadir
Lakukan Audiensi, Wirawati Catur Panca-MPR RI Siap Gelar Diskusi Patriotisme Perempuan
Kesbangpol DKI Jakarta Berpotensi Raih Predikat Informatif dalam E-Monev, Ini Syaratnya
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 21 Februari 2025 - 11:46 WIB

Istimewa Pembukaan UKW PWI Jaya-UMJ, Dihadiri Rektor dan Dua Anggota Dewan Pers

Jumat, 21 Februari 2025 - 10:49 WIB

Sampurasun Tasikmalaya! Dahsyatnya Weekend Hadirkan Nabila Taqiyyah Hingga Restu di Balekota Tasikamalaya

Kamis, 20 Februari 2025 - 15:14 WIB

Serentak, Ratusan Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada 2024 Sudah Dilantik

Rabu, 19 Februari 2025 - 12:59 WIB

Lindungi Masyarakat, Pelaku Usaha Kosmetik Harus Patuhi Ketentuan Ini

Rabu, 19 Februari 2025 - 12:49 WIB

Mendengar Suara Anak: Komdigi Sempurnakan Regulasi Perlindungan Digital

Berita Terbaru


PSSI akhirnya melepas posisi Indra Sjafri dari jabatan sebagai pelatih kepala Timnas U-20.(Foto: PSSI)

HEADLINE

Gagal di Ajang Piala Asia U-20 PSSI Pecat Pelatih Indra Sjafri

Minggu, 23 Feb 2025 - 15:21 WIB

KPU Kabupaten Garut menggelar Refleksi Pilkada 2024 dengan ratusan awak media di Hotel Mercure, Jalan Guntur, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Sabtu (22/2/2/25)(Foto: Ist)

JABAR

KPU Garut Gelar Refleksi Pilkada 2024 Bersama Awak Media

Minggu, 23 Feb 2025 - 15:10 WIB