DARA | BANDUNG – Pemprov Jawa Barat berkomitmen selesai menyertifikatkan semua aset pada 2022-2023. Sertifikasi aset ini guna mengamankan aset Pemprov daerah tersebut yang selama ini rawan diklaim oleh pihak lain.
Menurut Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Barat Junaedi, Pemprov setempat sedang merencanakan langkah-langkah untuk memperkuat bukti kepemilikan aset secara hukum. Sehingga ketika ada masyarakat atau kelompok yang mengklain, Pemprov memiliki posisi hukum yang kuat.
“Sebagai pemilik aset, sebenarnya kita juga berhak mempertahankannya. Formulasi 2019 ini salah satunya untuk memperkuat bukti kepemilikan aset kita sehingga tidak mudah digugat,” katanya, dalam forum Jabar Punya Informasi (Japri) di halaman Museum Gedung Sate, Bandung, kemarin
Formulasi 2019, lanjut dia, di antaranya memperkuat bukti kepemilikan secara hukum, yakni dengan sertifikasi dan data-data kepemilikan yang valid. “Lalu melakukan pengamanan secara fisik yang sudah bekerja sama dengan Satpol PP,” ujarnya.
Junaedi mengakui, masih banyak aset yang belum terdata. Saat ini ada sekitar 4.000-5.000 aset tanah belum memiliki sertifikat yang tersebar di seluruh Jawa Barat. Sehingga, keberadaan aset sangat rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
Kesulitan sertifikasi aset selama ini, lanjut Junaedi, karena aset-aset tersebut diperoleh pada zaman Belanda sekitar tahun 1920- 1940 yang bukti kepemilikannya tidak ada. Sedangkan untuk proses sertifikasi aset tentu memakan waktu lama karena harus dilakukan klasifikasi terlebih dahulu terhadap kondisi aset-aset tersebut.
Namun, aset tersebut bisa dioptimalkan pemanfaatnya secara bertahap. Bahkan sudah meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) memprioritaskan pengurusan sertifikat aset-aset di Jabar. Saat ini BPN melakukan terobosan untuk meringankan persyaratan-persyaratan itu.
“Jadi tempat yang jelas ditempati Pemprov Jabar sudah tidak ditanya bukti kepemilikan lagi. “Dengan terobosan BPN ini, kami targetkan dari 4.454 aset Pemprov yang belum bersertifikat bisa diselesaikan pada tahun 2022-2023,” katanya.***
Editor: Ayi Kusmawan
