| CIREBON – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) geledah kantor DPRD Kabupaten Cirebon Jum’at (21/6/2019). Penggeledahan tersebut sebagai tindak lanjut pengungkapan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Cirebon non aktif Sunjaya Purwadisastra.
Tim petugas KPK menggeledah ruangan diantaranya ruangan bagian keuangan, perundang-undangan, pimpinan dewan. Dari ruangan tersebut tim KPK menyita sejumlah dokumen antara lain, berkas gaji dan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Cirebon.
Diperoleh keterangan dari Bagian Keungan DPRD Kabupatem Cirebon KPK, menyita dokumen pembayaran gaji.”Berkas pembayaran gaji saja dari bagian kami,” kata Kabag Keuangan DPRD Kabupaten Cirebon Wawan Siswandar Jumat (21/6/2019).
Kepada sejumlaah wartawan Wawan menjelaskan secara rinci berkas gaji dan tunjangan yang disita KPK, di antaranya tunjangan komunikasi intensif, reses, perumahan, transport dan belanja penunjang operasional (BPO) khusus pimpinan DPRD. Namun demikian dia, menyatakan yang diserahkan ke Tim KPK berkas pembayaran gaji dan tunjangan anggota dewan periode sekarang, periode 2014-2019.
Penggeledahan kantor DPRD Kabupaten Cirebon itu berkaitan dengan kasus korupsi yang menjerat Bupati Cirebon non aktif Sunjaya Purwadisastra. “Dari surat tugasnya itu, ya dari KPK. Saya lihat di berita acara masih terkait masalah bupati (Sunjaya). Tapi detailnya saya tidak tahu,” ucap Wawan.
Penggeledahan Tim KPK di Kantor DPRD Kabupaten Cirebon berlangsung selama enam jam. Tim mulai bekerja dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB.
wartawan: Bima Satriyadi | editor: Aldinar
