Defisit pada KUA-PPAS APBD adalah hal biasa, kata Bupati Cianjur, karena terjadi setiap tahun. Dapat kah TAPD menutup kekurangan tersebut?
DARA | CIANJUR – Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2020 Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mengalami defisit sekitar Rp30 miliar.
Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman, mengatakan, untuk menutupi kekurangan itu, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) mencari solusi. Sehingga nanti kembali berimbang.
“Ada defisit sekitar Rp30 miliar lebih. Tapi itu kan nanti dibahas lebih rinci lagi dengan TAPD dan Banggar (Badan Anggaran). Nanti untuk menutupi selisih itu apakah dengan menaikkan pendapatan (PAD) atau mengurangi kegiatan,” ujar Herman, kepada wartawan, Senin (4/11/2019).
Menurut Herman, defisit pada KUA-PPAS APBD sesuatu hal biasa. Hampir setiap tahun terjadi defisit.
“Tapi pada akhirnya semua bisa tertutupi. Tuntas,” katanya.
Defisit pada KUA-PPAS APBD 2020, lanjut Herman, tidak mungkin juga tertutupi dari Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA). Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran pada 2019 relatif kecil.
“Enggak bisa menutupi. SiLPA juga tadi hanya berapa miliar. Tidak terlalu banyak,” ujarnya.
SiLPA tahun ini, lanjutnya pula, di antaranya berasal dari tender yang gagal dilaksanakan dan lainnya. Herman tidak menyebutkan perangkat daerah yang masih menyisakan anggaran kegiatan.
“Saya belum lihat. Nanti harus dievaluasi dulu,” katanya.
Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Ganjar Ramadhan, menyebutkan, besaran Rancangan APBD 2020 yang diajukan TAPD sebesar Rp3,9 triliun. Secara gamblang, RAPBD itu memuat komposisi belanja langsung dan belanja tidak langsung.
“Agendanya pembahasan Raperda APBD 2020 akan dilaksanakan secara maraton. Tadi, kita melaksanakan paripurna penyerahan nota pengantar Bupati Cianjur tentang Raperda APBD 2020. Besok, dilanjutkan dengan paripurna pandangan umum fraksi-fraksi,” ujar Ganjar.
Ganjar akan mempertanyakan terjadinya defisit pada postur Rancangan APBD 2020. Artinya, harus jelas alasan terjadinya defisit.
“Nanti pasti akan kami pertanyakan terjadinya defisit ini. Kita cari tahu dulu di OPD mana saja yang terjadi defisit,” katanya.***
Wartawan: Purwanda | Editor: Ayi Kusmawan
