Lantik KID, Bupati Cirebon Ingatkan Komisioner Seperti Ini

Jumat, 28 Januari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy



 Bupati Imron akhirnya melantik dan mengambil sumpah jabatan lima orang anggota Komisioner Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten Cirebon masa bakti 2022-2026, di pendopo Bupati, Jumat (28/1/2022). (Foto: bambang/dara.co.id)

Bupati Imron akhirnya melantik dan mengambil sumpah jabatan lima orang anggota Komisioner Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten Cirebon masa bakti 2022-2026, di pendopo Bupati, Jumat (28/1/2022). (Foto: bambang/dara.co.id)

“Saat ini masyarakat sudah memasuki fase masyarakat informasi. Ciri-cirinya adalah adanya level intensitas informasi yang tinggi dalam kehidupan saat ini.”


DARA- Bupati Imron akhirnya melantik dan mengambil sumpah jabatan lima orang anggota Komisioner Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten Cirebon masa bakti 2022-2026, di pendopo Bupati, Jumat (28/1/2022).

Pembentukan KID tersebut merupakan salah satu implementasi dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, terkait tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“KID dibentuk memang atas perintah undang-undang. Saya harapkan keberadaan KID dapat memberikan stimulan pembangunan yang berdemokrasi dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bebas korupsi,” kata Imron.

Imron juga menyebutkan, selain untuk mengawal keterbukaan informasi publik, KID juga merepresentasikan perwakilan unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Tentunya, dalam pelaksanaan tugasnya, KID nantinya diharapkan dapat bersinergi dengan baik dan konstruktif, terutama dalam menyelesaikan persoalan persoalan. Bupati menyebutkan, ada dua peran utama, yaitu menyelesaikan sengketa informasi dan menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik bagi badan-badan publik.

“Kalau melihat tugas yang pertama, yaitu menyelesaikan masalah sengketa, maka peran yang dapat dilakukan adalah membangun strategi. Saya sebut sebagai mobilisasi partisipasi. Saya berasumsi bahwa kesadaran masyarakat akan informasi sebagai hak mereka, masih relatif lemah,” jelas Imron.

Oleh karena itu, Bupati meminta KID segera melakukan sosialisasi secara massif. Hal itu berkaitan dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat. Sedangkan tugas KID dalam menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik bagi badan publik, diharapkan bisa membuat terobosan. Bupati meminta supaya KID mempu membuat strategi asistensi dan supervisi kepada badan-badan publik.

“Kenapa harus dilakukan, karena untuk mampu membuat standar pelayanan informasi publik. Ini sangat diperlukan untuk memberikan fasilitas dan memenuhi harapan masyarakat akan hak mendapatkan informasi dari badan publik,” terang Imron.

Imron mengingatkan, saat ini masyarakat sudah memasuki fase masyarakat informasi. Ciri-cirinya adalah adanya level intensitas informasi yang tinggi (kebutuhan informasi yang tinggi) dalam kehidupan saat ini. Bupati mencontohkan, level tersebut ada pada organisasi, lingkungan kerja, pengguna teknologi informasi kegiatan sosial, pengajaran dan bisnis, serta kegiatan lainnya.

“Dua peran penting inilah yang harus dilakukan KID. Ingat, sekarang itu zamannya teknologi canggih. Mau tidak mau, kemampuan pertukaran data digital harus cepat. Untuk itu, ini harus disikapi secara profesional oleh KID kabupaten Cirebon,” pinta Imron.

Imron menambahkan, kedepan dengan adanya KID yang baru dilantik, informasi dan komunikasi di Kabupaten Cirebon semakin membaik. Bagaimanapun, tugas dan tanggung jawab KID ke depan semakin kompleks dan penuh tantangan. Oleh karena itu, KID diminta untuk mempersiapkan diri dan bisa bekerja secara optimal. Ini demi untuk mewujudkan ekspektasi masyarakat dalam mendapatkan informasi.

“Semoga nanti KID yang baru bisa menjadi lembaga terdepan dalam mewujudkan keterbukaan informasi, dengan mengacu kepada norma yang ada. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada KID periode tahun 2017-2021 atas kinerja dan kerjasamanya selama ini dengan Pemkab Cirebon,” tukas

 

Editor : Maji

Berita Terkait

Update Bencana Sukabumi, dari 36 Kecamatan, Tinggal Tiga Kecamatan yang Masih Berstatus Darurat Bencana
Kabupaten Garut Raih Penghargaan Peduli HAM dari Kementerian HAM RI
Komunitas Doubel Cabin Indonesia Beri Bantuan untuk Korban Bencana di Sukabumi
Banjir Rob Subang Merendam Empat Desa, Bey Temui Warga Terdampak
Alfath Alima-Maheswara dari Kota Bogor Juara Moka Jabar 2024
Juara Mojang Jajaka, Benny Bachtiar: Mereka Jadi Duta Pariwisata dan Budaya Jabar
Ini Skema dan Cara Menghitung Pajak Kendaraan Setelah Ada Aturan Opsen
Kunjungi Korban Bencana di Sukabumi, Menteri Lingkungan Hidup Bilang Banyak yang Harus Dilakukan untuk Mengantisipasi Bencana
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 Desember 2024 - 17:59 WIB

Update Bencana Sukabumi, dari 36 Kecamatan, Tinggal Tiga Kecamatan yang Masih Berstatus Darurat Bencana

Selasa, 17 Desember 2024 - 09:25 WIB

Kabupaten Garut Raih Penghargaan Peduli HAM dari Kementerian HAM RI

Senin, 16 Desember 2024 - 16:27 WIB

Komunitas Doubel Cabin Indonesia Beri Bantuan untuk Korban Bencana di Sukabumi

Senin, 16 Desember 2024 - 11:52 WIB

Banjir Rob Subang Merendam Empat Desa, Bey Temui Warga Terdampak

Senin, 16 Desember 2024 - 11:03 WIB

Alfath Alima-Maheswara dari Kota Bogor Juara Moka Jabar 2024

Berita Terbaru

Foto: Istimewa

HUKRIM

Polres Sukabumi Sikat Peredaran Sabu Seberat 1.677,66 gram

Selasa, 17 Des 2024 - 11:25 WIB