Ia meyakini, dalam menentukan Pj Bupati Bandung Barat tersebut, Mendagri tidak asal-asalan. Namun berdasarkan yang cukup matang dengan mengkaji sagala sesuatunya.
DARA| Penentuan Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat yang menuai pro kontra di kalangan komunitas tertentu masih berlangsung. Satu diantaranya, yang memilih lebih bijak menyikapi persoalan ini adalah Laskar Merah Putih.
Tidak menolak ataupun mendukung nama-nama yang disebutkan bakal mengisi jabatan itu. Laskar Merah Putih lebih mengambil sikap netral dengan alasan untuk kondusifitas KBB.
“Bagi Laskar Merah Putih, siapapun yang jadi Pj, nggak masalah. Karena itu merupakan otoritas Mendagri,” kata Ketua Laskar Merah Putih KBB, Piece Riva’i saat dihubungi, Selasa (12/9/2023).
Meski demikian, ia menghargai sikap mereka dan tidak antipati pada pihak-pihak yang pro maupun kontra. Menurutnya, itu hak mereka, yang tentunya dengan alasan pribadi masing-masing.
Jika Laskar Putih lebih memilih netral, itupun dengan alasan demi kondusifitas KBB. Organisasinya, siap mendukung program Pj, untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Siapapun yang di-SK (Surat Keputusan)-kan, yang penting bisa membawa perubahan dan kebaikan terhadap pemerintahan dan masyarakat KBB,” tegasnya.
Ia meyakini, dalam menentukan Pj Bupati Bandung Barat tersebut, Mendagri tidak asal-asalan. Namun berdasarkan yang cukup matang dengan mengkaji sagala sesuatunya.
Pesan moral yang diharapkan Laskar Merah Putih untuk Pj Bupati Bandung Barat ini, kata Piece, sama halnya dengan yang bersikap pro dan kontra.
“Kita ingin Pj nanti, konseptual, memiliki visi untuk memajukan Bandung Barat dan bersikap netral untuk Pemilu nanti,” tegasnya.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KBB, mengusulkan tiga nama untuk Pj Bupati Bandung Barat untuk mengisi kekosongan jabatan bupati.
Ketiga nama tersebut adalah, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar Wahyu Wijaya, Kepala Dinas Sosial Jabar dr. Dodo Suhendar dan Sekda KBB Ade Zakir Hasim.
Disela-sela penentuan Pj Bupati Bandung Barat tersebut, ada diantaranya komunitas yang menolak mentah-mentah non ajuan DPRD KBB tersebut.
Editor: Maji
