Puluhan wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Persib (WFP) melakukan aksi boikot pada saat acara launching tim dan jersey Persib Bandung musim 2020 di Hotel Haris, Jalan Peta, Kota Bandung, Selasa (25/2/2020) malam.
DARA | BANDUNG – Aksi boikot dilakukan tepat di pintu masuk acara launching Persib dengan memulangkan ID Card yang menjadi akses untuk memasuki tempat acara. Acara launching terlihat lebih eksklusif mengingat ada beberapa Bobotoh juga yang tidak bisa masuk ke dalam tempat acara.
Pada mulanya PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) mengundang para jurnalis untuk meliput kegiatan launching tim serta jersey anyar Persib musim 2020. Namun satu hari sebelum launching, PT PBB mengeluarkan aturan yang dinilai sangat membatasi kreativitas para jurnalis dalam meliput.
Saat itu salah satu Media Officer Persib mengatakan, “Teman-teman dengan alasan eksklusifitas launching Persib 2020, mohon maaf akses peliputan di dalam ruangan launching hanya foto, tulis dan radio. Teman-teman dari TV (vidio) tidak bisa ambil gambar acara tersebut baik live ataupun record. Teman-teman TV masih bisa mendapatkannya di YouTube channel Persib. Nuhun pengertiannya,” katanya.
Setelah ditentang oleh FWP, pihak PT PBB pun akhirnya meralat pernyataannya, Selasa (25/2/2020) pagi melalui group WhatsApp. “Sory dah buat gaduh grup ini. Sore nanti temen-temen TV sama dengan yang tulis, radio, foto bisa mengakses launching dan memberitakannya. Dengan harapan kerja samanya untuk tidak live juga di sosial media. Updatetan pagi ini. Semoga membuat hati kembali cerah gak mendung seperti langit pagi ini,” ralatnya.
Namun sayangnya FWP telah mengambil sikap atas ketidak konsistenan PT PBB. Seorang Perwakilan FWP, Endra Kusumah mengatakan bahwa PT PBB telah menghalangi kebebasan pers.
“Aksi ini dilakukan oleh forum pewarta Persib sebagai bentuk kekecewaan terhadap tingkah laku, kebebasan pers yang dihalangi PT PBB sendiri. Ini sebenarnya awalnya karena ada pembatasan dari PT PBB yang tidak memberikan keleluasaan terhadap kita untuk berkreasi,” jelas Endra.
Ia berharap dengan aksi boikot akan lahir satu kebijakan yang lebih baik dari PT PBB terkait aturan yang sering menghambat kreativitas para jurnalis. “Sekarang ada launching, kita ada tuntutan untuk meliput juga. Tapi karena ini sebagai kebijakan dan kesepakatan, kita memilih sikap untuk berpegang teguh pada kebersamaan dan selanjutnya kita ingin ada hal yang lebih baik ke depannya,” katanya.
Endra pun menegaskan ada bentuk pelarangan dari PT PBB. “Sebelumnya ada pelarangan. Jadi ada undangan email pada rekan-rekan. Dalam email tersebut tidak tercantum boleh diliput atau engganya. Namun setelah tadi malam jam 9an ada pemberitahuan dilarang meliput terutama dari saya yang di TV. Tidak boleh tanpa alasan yang jelas, jadi kita yang di TV pun bingung,” jelasnya.
Sehingga PT PBB dinilai telah melakukan pengekangan terhadap para wartawan khususnya kepada FWP. “Kita tidak dikasih kebebasan untuk meliput dan mengambil gambar, dari anak cetak dan foto pun sama. Tidak bisa ambil foto, radio pun sama. Ini adalah pengekangan untuk kita berekspresi,” tegasnya.
Untuk itu Endra bersama FWP akan menunggu kejelasan dari pihak PT PBB. Ia berharap kesepakatan ke depan dapat dilakukan dalam perjanjian hitam di atas putih. “Kita akan nunggu. Sekarang kita ga akan ke dalem. Kita hanya ingin ada kejelasan dan kepastian. Karena ini sudah akut. Kejelasan gimana. Bukan hanya larang-larang, tapi ada kejelasan (perjanjian hitam putih),” pungkasnya.***
Editor: Muhammad Zein | Sumber: galamedianews.com