DARA I BANSDUNG — Kabupaten Bandung, Jawa Barat sedang membangun gedung Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) tidak lama lagi akan memiliki gedung yang refresentatif. Dana pembangunan gedung yang terletak di jalan Al-Fathu Soreang ini bersumber dari APBD Rp5,4 miliar.
Kata Manager SLRT, Hj. Nia Nindhiawati, gedung ini untuk melayani masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Targetnya akhir tahun ini selesai.
Menurut Nia, penanganan masalah sosial akibat, sebelumnya ditangani oleh masing-masing sektor. Dengan dibentuknya SLRT pada 16 November 2016, penanganannya bisa integratif, komprehensif, dan lebih efektif. “SLRT kini mempunyai ujung tombak di tiap desa, yaitu ada fasilitator SLRT dan Puskesos. Dari mereka lah didapat data PMKS yang kemudian SLRT tangani,” katanya saat dihubungi dara.co.id di Soreang, Selasa (1/10/2019).
Nia menjelaskan, di 270 desa di Kabupaten Bandung dari sisi SK (Surat Keputusan) fasilitator dan Puskesos sudah 100 persen, 10 persennya jalan di tempat. “Jadi ada grade 1, grade 2, dan grade 3. Yang grade 1 memenuhi SOP, memiliki sekretariat yang bagus, administrasi baik, ada juga yang memiliki kendaraan operasional dan seterusnya,” ujarnya.
Selama tahun 2019, lanjut Nia, SLRT telah menangani seribu PMKS. Jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun sebelumnya, 1.500 PMKS.
Tahun 2020, menurut dia, sudah tidak bisa main-main lagi dengan penanganan masalah kesejahteraan sosial, karena ada aturan main tentang pengaksesan dana desa. Updeting data harus kontinyu dilakukan sehingga warga benar-banar terlayani dan tepat sasaran.***
Wartawan: Sopandi l Editor: Ayi Kusmawan