DARA | Jawa Barat perlu membangun swasembada sapi. Ini selain dapat memenuhi kebutuhan daging khususnya sapi, juga sekaligus untuk menangkal penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak.
Maka Komisi II DPRD Jabar akan mendorong agar Jabar dapat berswasemda daging. Sekretaris Komisi II DPRD Jabar Yunandar Rukhiadi Eka Perwira mengatakan swasembada daging bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, melainkan juga membatasi seberan PMK.
Menurut Yunandar, PMK yang menyebar di Jawa Barat berasal dari hewan potong yang masuk dari luar daerah Jabar. Maka ini lanjut dia sulit dihindari.
Disebutkan kebutuhan daging untuk Jabar 85 persen didatangkan dari luar Jabar. Maka jalan ke luarnya kata Yunandar Jabar harus membangun swasembada daging selain akselerasi pencegahan dan kesehatan hewan saat masuk Jabar.
Jalan untuk membangun swasembada daging itu !enurut dia, Pemprov Jabar bisa berkolaborasi dengan pemerintah kota atau kabupaten, peternak dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Ini disebutkan sebagai salah satu strategi dalam mengatasi persoalan tersebut sehingga, masalah PMK dengan sendirinya dapat tereliminir.
Dipaparkan Yunandar, 85 persen kebutuhan daging Jabar dipasok dari luar Jabar harus menjadi pelajaran. Maka berdasarkan ini, lanjutnya sudah saatnya Jabar mulai menggalakkan budidaya sapi secara lebih massif.
Meski jika dihitung pembudidayaan itu secara perorangan, mungkin tidak akan banyak. Tetapi kalau BUMDes yang mengelola bersama kelompok tani dan didukung anggarannya dari pemerintah, baik pusat, provinsi, kota atau kabupaten, ini bisa berjalan.
Ini sekaligus bisa menghidupkan
yang diketahui kini BUMDes banyak yang tidak operasional lagi bahkan mati. Menurut dia, lebih dari 50 persen BUMDES mati. Dengan adanya kolaborasi itu Yunandar meyakini BUMDES bakal bergairah kembali.
Selain itu, dorongan subtitusi dari daging sapi ke ayam atau domba kata dia juga bisa untuk menjadi solusi. Mengingat produksi kedua hewan tersebut di Jawa Barat sudah cukup baik. Hanya diakuinya cukup sulit dilakukan, karena kecenderungan masyarakat lebih banyak memilih mengonsumsi daging sapi.
“Bisa juga beralih ke konsumsi yang lain. Ayam potong, Jawa Barat produsen nomor satu. Domba juga paling banyak produknya. Tapi dari segi demand-nya lebih banyak daging sapi. Shifting ini kembali lagi kepada masyarakat. Paling tepat produksi sendiri, karena konsumennya jelas, jadi tidak sulit menjualnya. Tinggal bagaimana pemahaman, pengetahuan, keterampilan kepada calon peternak komunal ini yang harus dipikirkan pemerintah,” ucapnya.
Sementara dari tindakan Pemprov Jabar dalam penanganan PMK, Yunandar menilai masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Pertama dari sisi alokasi anggaran yang menurutnya belum begitu maksimal, kemudian pendistribusian vaksin dan kesadaran masyarakat peternak akan pentingnya vaksin harus digenjot secara optimal.
“Penanggulangan PMK masih kurang memadai, karena dari segi anggaran hanya sedikit. Kurang dari Rp10 miliar dari Pemprov dan agak terlambat pencairannya. Kedua vaksinasi juga belum selesai, karena banyak masyarakat khususnya sapi perah belum divaksinasi. Padahal vaksinnya sendiri sudah masuk ke Jawa Barat dari pemerintah pusat. Ketiga kepedulian masyarakat, ini diperlukan untuk mendukung percepatan penanggulangan PMK,” tandasnya
