DARA | Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Hj.Sri Dewi Anggraeni menyatakan isu ekonomi saat ini cukup berat. Karena, selain target pertumbuhan ekonomi 8 persen, rencana pemerintah menaikan PPN 12 persen dan UMR sebesar 6,5 persen pun cukup mengejutkan bagi kalangan pengusaha.
“Dalam waktu dekat kami akan beraudiensi dengan pengusaha terkait ini. Agar industri bisa tetap bertahan di Jabar dan tidak pindah. Harus dicari jalan keluarnya,” ujar Dewi dalam Diskusi Panel Menyongsong Era Baru : Menyusun Solusi untuk Masa Depan Bisnis dan Ekonomi Jawa Barat, Jumat (6/12/2024).
Dewi mengatakan, pemerintahan baru harus lebih ngotot lagi dalam memafaatkan infrastruktur Jabar. Khususnya di Kawasan Rebana, Kertajati dan Pelabuhan Patimban.
“Gubernur terpilih diharapkan kebijakan-kebijakannya melanjutkan yang baik untuk mendorong terus pertumbuhan ekonomi, bukan membuat kebijakan coba- coba,” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Jabar III Kabupaten Bandung Barat ini.
Dewi menilai, permasalahan yang menjadi PR besar adalah masih sulitnya mengurus perizinan berusaha di Jabar. Termasuk izin bagi investor bidang pariwisata, yang digadang-gadang bakal menjadi potensi pendorong pertumbuhan eknomi di Jabar,tutur anggota fraksi partai keadilan sejahtera ini.
Pengamat Ekonomi Unpad Bandung Fary Hadiyanto, memaparkan terpilihnya kepala daerah baru level provinsi dan kab/kota di tahun 2025 serempak secara nasional, akan memberikan penyesuaian dalam peran pemerintah daerah pada perekonomian daerah. “Jika petahana yang menang mungkin bisa langsung gas bekerja menjemput target pemerintah, namun jika baru, saya kira mereka akan lama dalam melakukan konsolidasi. Jadi saya berharap di Jabar bisa langsung gas saja untuk merealiasikan target pusat,” katanya.
