Libatkan Swasta dan CSO, Pemkab OKI Bentuk Lembaga Pencegahan Karhutla

Kamis, 30 September 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Listiadi Martin, S,Sos., MM (Foto: Istimewa)

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Listiadi Martin, S,Sos., MM (Foto: Istimewa)

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memiliki komitmen tinggi untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di bumi Bende Seguguk.


DARA – Dibuktikan dengan rencana pembentukan lembaga pencegahan Karhutla yang melibatkan pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil.

Demikian salah satu kesimpulan diskusi yang diselenggarakan Kemiteraan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dihadiri delapan organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan swasta, akademisi dan organisasi masyarakat sipil.

Bupati OKI, melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Listiadi Martin, SSos, MM, mengatakan perlu dilakukan tindakan preventif dalam pencegahan karhutla di Kabupaten OKI.

“Upaya pencegahan akan menjadi lebih optimal jika dilakukan secara bersama-sama dan tidak hanya menunggu di musim kemarau atau setelah masa kedaruratan Karhutla ditetapkan. Komitmen bersama diwujudkan dalam bentuk kelembagaan yang disepakati bersama sehingga berjalan secara mandiri dan berkelanjutan,” ujarnya, Rabu (29/9/2021).

Listiadi mengatakan tidak ada cari lain yang lebih ampuh selain kolaborasi lintas sektor untuk mempermudah dalam mencapai tujuan bersama karena Karhutla urusan bersama dan harus diselesaikan secara bersama.

“Satu rumus permanen yang dapat kita lakukan yaitu dengan memperkuat sumber daya dan kapasitas pelaku-pelaku pencegahan karhutla melalui proses peningkatan kapasitas berjenjang dan mengedepankan praktik gotong-royong di semua tingkatan,” katanya.

“Berbagi pengalaman sebelumnya, model kelembagaan dalam pencegahan karhutla tidak hanya pada membentuk organisasi tetapi juga harus didukung dengan pembauran anggaran semua pihak, peningkatan sumberdaya semua tingkatan klaster dan perlunya pendampingan kontinyu dari pihak profesional untuk menuju kemandirian Klaster,” kata Iwan Setiawan, Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI).

Untuk mewujudkan kelembagaan berbasis klaster yang melibatkan multi pihak, kabupaten bersama KEMITRAAN melalui program Strengthening Indonesian Capacity for Anticipatory Peat Fire Management (SIAP-IFM) mendapat dukungan dari United Nations Environment Program (UNEP).

Ogan Komering Ilir menjadi salah satu dari tiga kabupaten/kota di Indonesia yang akan menjadi percontohan penerapan kelembagaan klaster untuk pencegahan Karthutla di Indonesia.

Ridha Yuanita Sutomo, Program Assistant SIAP-IFM KEMITRAAN menyebut program ini merupakan inisiatif bersama untuk mencegah kebakaran di lahan gmbut.

“SIAP-IFM Project ini bertujuan untuk menerapkan praktek terbaik dan pendekatan inovatif manajemen kebakaran terintegrasi untuk mendukung Initiatif Gambut Global (Global Peatland Initiative) dan pemerintah daerah, dalam hal ini Kabupaten Ogan Komering Ilir,” ujarnya.

Ridha mengatakan, keberhasilan pembentukan kelembagaan berbasis klaster (kelembagaan secara mandiri) dapat mengantisipasi dan mendeteksi lebih awal potensi Karhutla, sehingga dapat dicegah.

Adapun keterlibatan multi pihak diharapkan membuat daerah lebih efisien dan terstruktur dalam mengelola sumber daya yang ada.

Diskusi menghasilkan beberapa poin penting terkait dengan rencana pencegahan Karhutla di OKI, diantaranya melegalisasi struktur organisasi klaster melalui SK- Bupati, membentuk tim kecil sebagai perumus untuk mendorong terbitnya peraturan pendukung, harmonisasi kelembagaan klaster dengan Satgas Karhutla dan membuat sekretariat kerja bersama Klaster di kantor BPBD.***

Editor: denkur

 

Berita Terkait

Ada Pergub Baru yang Perketat Aturan ASN Kawin Lagi, atau Cerai
Empat RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, DPD RI Akan Kawal Terus
Kapolri Ingin Kembangkan Direktorat PPA-PPO hingga Polda-Polres, Dukung Perlindungan Perempuan dan Anak
Rajin Gunakan MyPertamina, Konsumen Ini Menangkan Paket Haji Furoda
Hari Desa Nasional 2025, Sejumlah Menteri Bacakan Deklarasi Subang
Menteri Luar Negeri Sugiono Sebut Gedung Merdeka Bandung harus Diperbaiki
Yuk Kenali Lagi Pangkalan Resmi LPG 3Kg Pertamina, Kualitas Terjamin dan Harga Sesuai HET
Kekerasan Seksual Menggila, Dr Siti Ma’rifah Sarankan Begini
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 17 Januari 2025 - 19:49 WIB

Ada Pergub Baru yang Perketat Aturan ASN Kawin Lagi, atau Cerai

Rabu, 15 Januari 2025 - 22:01 WIB

Empat RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, DPD RI Akan Kawal Terus

Rabu, 15 Januari 2025 - 21:57 WIB

Kapolri Ingin Kembangkan Direktorat PPA-PPO hingga Polda-Polres, Dukung Perlindungan Perempuan dan Anak

Rabu, 15 Januari 2025 - 19:36 WIB

Rajin Gunakan MyPertamina, Konsumen Ini Menangkan Paket Haji Furoda

Selasa, 14 Januari 2025 - 20:43 WIB

Hari Desa Nasional 2025, Sejumlah Menteri Bacakan Deklarasi Subang

Berita Terbaru