Libatkan Swasta dan CSO, Pemkab OKI Bentuk Lembaga Pencegahan Karhutla

Kamis, 30 September 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Listiadi Martin, S,Sos., MM (Foto: Istimewa)

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Listiadi Martin, S,Sos., MM (Foto: Istimewa)

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memiliki komitmen tinggi untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di bumi Bende Seguguk.


DARA – Dibuktikan dengan rencana pembentukan lembaga pencegahan Karhutla yang melibatkan pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil.

Demikian salah satu kesimpulan diskusi yang diselenggarakan Kemiteraan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dihadiri delapan organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan swasta, akademisi dan organisasi masyarakat sipil.

Bupati OKI, melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Listiadi Martin, SSos, MM, mengatakan perlu dilakukan tindakan preventif dalam pencegahan karhutla di Kabupaten OKI.

“Upaya pencegahan akan menjadi lebih optimal jika dilakukan secara bersama-sama dan tidak hanya menunggu di musim kemarau atau setelah masa kedaruratan Karhutla ditetapkan. Komitmen bersama diwujudkan dalam bentuk kelembagaan yang disepakati bersama sehingga berjalan secara mandiri dan berkelanjutan,” ujarnya, Rabu (29/9/2021).

Listiadi mengatakan tidak ada cari lain yang lebih ampuh selain kolaborasi lintas sektor untuk mempermudah dalam mencapai tujuan bersama karena Karhutla urusan bersama dan harus diselesaikan secara bersama.

“Satu rumus permanen yang dapat kita lakukan yaitu dengan memperkuat sumber daya dan kapasitas pelaku-pelaku pencegahan karhutla melalui proses peningkatan kapasitas berjenjang dan mengedepankan praktik gotong-royong di semua tingkatan,” katanya.

“Berbagi pengalaman sebelumnya, model kelembagaan dalam pencegahan karhutla tidak hanya pada membentuk organisasi tetapi juga harus didukung dengan pembauran anggaran semua pihak, peningkatan sumberdaya semua tingkatan klaster dan perlunya pendampingan kontinyu dari pihak profesional untuk menuju kemandirian Klaster,” kata Iwan Setiawan, Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI).

Untuk mewujudkan kelembagaan berbasis klaster yang melibatkan multi pihak, kabupaten bersama KEMITRAAN melalui program Strengthening Indonesian Capacity for Anticipatory Peat Fire Management (SIAP-IFM) mendapat dukungan dari United Nations Environment Program (UNEP).

Ogan Komering Ilir menjadi salah satu dari tiga kabupaten/kota di Indonesia yang akan menjadi percontohan penerapan kelembagaan klaster untuk pencegahan Karthutla di Indonesia.

Ridha Yuanita Sutomo, Program Assistant SIAP-IFM KEMITRAAN menyebut program ini merupakan inisiatif bersama untuk mencegah kebakaran di lahan gmbut.

“SIAP-IFM Project ini bertujuan untuk menerapkan praktek terbaik dan pendekatan inovatif manajemen kebakaran terintegrasi untuk mendukung Initiatif Gambut Global (Global Peatland Initiative) dan pemerintah daerah, dalam hal ini Kabupaten Ogan Komering Ilir,” ujarnya.

Ridha mengatakan, keberhasilan pembentukan kelembagaan berbasis klaster (kelembagaan secara mandiri) dapat mengantisipasi dan mendeteksi lebih awal potensi Karhutla, sehingga dapat dicegah.

Adapun keterlibatan multi pihak diharapkan membuat daerah lebih efisien dan terstruktur dalam mengelola sumber daya yang ada.

Diskusi menghasilkan beberapa poin penting terkait dengan rencana pencegahan Karhutla di OKI, diantaranya melegalisasi struktur organisasi klaster melalui SK- Bupati, membentuk tim kecil sebagai perumus untuk mendorong terbitnya peraturan pendukung, harmonisasi kelembagaan klaster dengan Satgas Karhutla dan membuat sekretariat kerja bersama Klaster di kantor BPBD.***

Editor: denkur

 

Berita Terkait

PFI dan AJI Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis oleh Ajudan Kapolri
Keputusan Dewan Kehormatan PWI Tidak Mengikat, Hendry Ch Bangun Bongkar Kekeliruan
Operasi Ketupat 2025 Hari ke-12: Volume Kendaraan Meningkat, Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan di Beberapa Titik
Kapolri Perintahkan Jajaran Antisipasi Kejahatan di Sekitar Stasiun Agar Pemudik Nyaman dan Aman
Menko AHY Apresiasi Korlantas Polri atas Kerja Keras Jaga Kelancaran Arus Mudik Lebaran 2025
Simak Nih, Jadwal Penerapan Contraflow dan One Way Saat Arus Mudik dan Balik Lebaran
Pemerintah Tetapkan 1 Syawal Senin 31 Maret 2025, Inilah Alasannya
Cek Disini, Harga BBM Non Subsidi Saat Mudik Lebaran
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 6 April 2025 - 20:38 WIB

PFI dan AJI Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis oleh Ajudan Kapolri

Sabtu, 5 April 2025 - 13:00 WIB

Keputusan Dewan Kehormatan PWI Tidak Mengikat, Hendry Ch Bangun Bongkar Kekeliruan

Minggu, 30 Maret 2025 - 15:24 WIB

Kapolri Perintahkan Jajaran Antisipasi Kejahatan di Sekitar Stasiun Agar Pemudik Nyaman dan Aman

Minggu, 30 Maret 2025 - 15:20 WIB

Menko AHY Apresiasi Korlantas Polri atas Kerja Keras Jaga Kelancaran Arus Mudik Lebaran 2025

Sabtu, 29 Maret 2025 - 23:35 WIB

Simak Nih, Jadwal Penerapan Contraflow dan One Way Saat Arus Mudik dan Balik Lebaran

Berita Terbaru

CATATAN

GEJOLAK KOREA SELATAN MK Tanpa ‘Dissenting Opinion’

Minggu, 6 Apr 2025 - 09:19 WIB