“Kalau inspektorat hasilnya merekomendasikan untuk dipecat, saya siap memecat kelima pejabat tersebut sebagai tanggung jawab moral kepada masyarakat,” tegas Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman.
DARA | CIANJUR – Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman menegaskan, akan menindak tegas lima pejabat di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang pelesiran keliling Eropa dalam situasi pandemi virus Corona (Covid-19).
Herman mengaku sudah menerima rekomendasi dari Dewan Pengawas Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur, untuk menindak tegas pejabat BUMD Pemkab Cianjur itu.
“Sesuai rekomendasi, sanksi akan dikenakan setelah tim verifikasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur melakukan pemeriksaan,” ujar Herman kepada wartawan, Senin (23/3/2020).
Herman mengungkapkan, saat ini kelima orang jajaran direksi, yakni Direktur Utama, Direktur Umum, Kepala Bagian Produksi, Kepala Subbagian Kas, dan Staf Bagian Produksi, masih diisolasi di sebuah tempat di luar Kabupaten Cianjur
“Kalau inspektorat hasilnya merekomendasikan untuk dipecat, saya siap memecat kelima pejabat tersebut sebagai tanggung jawab moral kepada masyarakat,” tegasnya.
Herman mengaku tidak bisa langsung mengeluarkan tindakan atau sanksi karena ada mekanisme aturan yang harus ditempuh. “Kami ikuti mekanismenya, lalu kami pastikan sanksinya,” ujarnya.
Untuk sementara selama masa karantina dan verifikasi Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur, Herman menunjuk pejabat pelaksana Dirut Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur. Penunjukan ini untuk mengisi kekosongan jabatan agar perusahaan pelat merah ini tetap berjalan.
“Saya sudah menunjuk Direktur Teknik Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur, Syamsul Hadi, sebagai Plh Dirut,” katanya.
Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur, Arif Purnawan menjelaskan, pihaknya akan melakukan verifikasi secepatnya sesuai instruksi Plt Bupati Cianjur.
Menurut Arif, inspektorat akan melakukan pemeriksaan prosedur dan manajemen terkait keberangkatan lima pejabat Perumdam Tirta Mukti ke luar negeri. Namun, pertimbangan yang paling memberatkan adalah sanksi moral. Sebab, kelakuan para pejabat tersebut ironis dengan kondisi daerah yang saat ini sedang berjibaku menghadapi pandemi corona.
“Yang paling berat adalah sanksi moral karena mencemarkan nama baik daerah, khususnya Cianjur,” ungkap Arif.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat, Ade Barkah Surahman, yang berasal dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IV Kabupaten Cianjur pun menyebut kelakuan para pejabat Perumdam itu memalukan.
“Itu sangat memalukan daerah. Di saat kita menghadapi bencana nasional, mereka malah asyik pelesiran ke Eropa,” kata Ade Barkah.***
Editor: Muhammad Zein
