DARA | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyatakan, lonjakan penyerapan APBD TA 2019 akan terjadi mulai bulan ini hingga Desember. Apalagi, pihaknya sudah melaksanakan grounbreaking berbagai proyek infrastruktur.
“Saya sudah mulai banyak groundbreaking, karena proses lelang baru beres. Jadi, biasanya lonjakan penyerapan terjadi di bulan-bulan ini sampai Desember,” katanya, saat seusai menyampaikan Nota Pengantar Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2019, dalam Rapat Paripurna DPRD Jaawa Barat di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (23/8/19).
Sementara terkait Silpa, ia tidak ingin banyak sisa anggaran dalam setiap APBD, karena uang rakyat harus dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Dalam konsep pembangunan ada yang namanya Silpa. Sisa lebih anggaran itu biasanya karena, misalkan, dikontrak 100, tapi ada yang nawar 80 berarti sisa 20.”
Saat menyampaikan Nota Pengantar Raperda Perubahan APBD TA 2019, ia mengatakan, penyusunan RPAPBD ini disesuaikan dengan perkembangan dan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. Selain itu, proses Perubahan APBD Tahun 2019 didasarkan pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat.
Perkiraannya, pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2019 Rp36,127 triliun, naik Rp1,244 triliun atau naik 3,57 persen dibandingkan dengan target pada APBD murni 2019 Rp34,882 triliun. Pendapatan daerah bersumber dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
Sementara belanja daerah TA 2019, diperkirakan Rp39,111 triliun atau meningkat sebesar Rp2,055 triliun dari anggaran belanja murni 2019 atau naik sebesar 5,55 persen dibandingkan pada APBD murni sebesar Rp37,055 triliun. “Kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif.”***
Editor: Ayi Kusmawan