Menurutnya, dikarenakan anggaran Covid 19 bersumber dari uang rakyat. Maka dengan itu masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mengevaluasi laporan penggunaannya.
DARA- Serikat Petani Pasundan (SPP) berharap Pemerintah Kota (Pemkot) serta DPRD untuk mempublikasikan laporan penggunaan anggaran Covid 19 yang terserap senilai Rp 35 miliar dengan total Rp75 miliar.
“Anggaran Covid 19 senilai Rp75 miliar kan disetujui pihak DPRD, kami sebagai masyarakat tentunya menunggu laporan penggunaan anggaran tersebut kapan akan disampaikan ke masyarakat,” ungkap Dewan Pengurus Harian (DPH) SPP Tasikmalaya, Abdul Aziz, Jumat (13/8/2021).
Menurutnya, dikarenakan anggaran Covid 19 bersumber dari uang rakyat. Maka dengan itu masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mengevaluasi laporan penggunaannya.
“Kami juga meminta Komisi IV segera memberikan informasi ke publik mengenai berapa nilai anggaran Covid 19 di Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Soekarjo, satu dinas saja susah meminta besarannya apalagi secara menyeluruh,” ujarnya.
Aziz mengharapkan DPRD lebih pro aktif dalam segi pengawasan dan tidak harus menunggu laporan diberikan eksekutif, justru seharusnya lebih kritis dengan situasi dan kondisi pandemi ini.
“Harus kritis lah, kalau dewan ya tidak pro aktif disangkanya ada main mata, selanjutnya kemana Ketua DPRD Kota Tasikmalaya (Aslim), semestinya sebagai pucuk pimpinan bergerak lebih cepat kesannya diam saja,” tanya Aziz.
Ketua DPRD, lanjut dia, seharusnya menyampaikan ke masyarakat jauh-jauh hari mengenai berapa besaran anggaran Covid 19 di Kota Tasikmalaya. Dan selain itu DPRD bisa kapan saja menanyakan pencapaian dari penggunaan anggaran tersebut.
“Justru kami menunggu keberanian Ketua DPRD Kota Tasikmalaya (Aslim) untuk menyampaikan ke publik melalui media massa mengenai penggunaan anggaran Covid 19, kami sebagai rakyat menunggu bapak berbicara yang lantang,” tuturnya.
Dia menambahkan laporan penggunaan anggaran Covid 19 yang baru terserap Rp 35 miliar harus dibuka seterang-terangnya ke publik.
“Seberapa besar untuk rakyatnya anggaran Covid 19 tersebut, dan berapa besar santunan yang diberikan pemerintah terhadap pasien yang meninggal karena Covid 19, juga berapa jumlahnya untuk pasien isoman, tidak lupa juga anggaran untuk penyekatan untuk dipublikasikan juga,” imbuh Aziz.
Aziz pun menyampaikan dalam waktu dekat SPP Tasikmalaya akan menggelar aksi turun ke jalan. “Kalau wakil rakyatnya diam, kami sebagai rakyatnya akan bergerak,” pungkasnya.
Editor : Maji
