DARA –Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru’yat mengungkapkan, kegiatan Sosialisasi Koordinasi KPK dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat menjadi kesempatan berharga untuk terus menerus berkoordinasi dan konsultasi terkait upaya pemberantasan korupsi di wilayah Jawa Barat.
Achmad Ru’yat menegaskan, pemberantasan korupsi akan selalu menjadi komitmen DPRD Provinsi Jawa Barat. Sebab hal tersebut merupakan kewajiban dalam turut mensukseskan agenda reformasi yakni memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Terlebih karena DPRD merupakan bagian dari Pemerintahan di Jawa Barat, bersama Gubernur Jawa Barat sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah. Kami memahami fungsi KPK sebagai lembaga independen yang diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan, karenanya sebagai bagian dari apa yang menjadi komitmen tadi, maka kami dukung sepenuhnya KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,”kata Achmad Ru’yat.
Achmad Ru’yat menjelaskan, DPRD Provinsi Jawa Barat dengan fungsi pembentukan Peratauran Daerah (Perda), penganggaran dan pengawasan memerlukan dukungan tidak hanya dari mitra kerja di Pemprov Jawa Barat, namun juga dari elemen lain di pusat termasuk KPK khususnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
“Karena itu kami sangat terbuka menerima masukan, informasi bahkan kritik dan koreksi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut. Bagi kami kegiatan koordinasi ini juga menjadi self reminder atau pengingat bagi kami untuk selalu on the track dalam melaksanakan tugas dan fungsi kami,”katanya.
Pendampingan itu lanjut dia, terutama dari KPK dalam pelaksanaan fungsi penganggaran bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Kami menantikan agar APBD yang efektif, efisien dan tepat sasaran serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat tersusun dengan sebaik-baiknya”ujarnya.
Lebih lanjut Achmad Ru’yat berharap, melalui koordinasi dan sinergitas sebagaimana yang dilaksanakan saat ini, apa yang menjadi tujuan bersama yaitu memberantas korupsi dapat diwujudkan.
“Mudah-mudahan kedatangan KPK ke DPRD Provinsi Jawa Barat akan menjadi bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih,” pungkasnya.
