“Majalaya itu butuh perubahan status. Kita juga berharap di Majalaya ada sebuah universitas atau akademi untuk memfasilitasi generasi muda melanjutkan pendidikan setelah lulus SLTA,” katanya.
DARA – Sejak tahun 1962, wacana Majalaya Mandiri atau Kota Administratif untuk mengusung perubahan status pemerintahan maupun infrastruktur pembangunan sudah disuarakan masyarakat.
Namun dari kalangan milenial mengetahui Majalaya Mandiri pada tahun 1990, setelah ada pembahasan di lingkungan Yayasan Generasi Muda Majalaya Kabupaten Bandung.
Hal itu diungkapkan Deden Asrul, warga Desa Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Deden Asrul mengungkapkan, Majalaya Mandiri itu meliputi Kecamatan Majalaya, Ibun, Paseh dan Kecamatan Solokanjeruk yang merupakan daerah pemilihan (dapil) 5.
“Dapil 5 sangat potensi untuk menjadi Kota Administratif, seperti Kota Cimahi, yang sudah lebih dulu terbentuk,” kata Deden Asrul kepada wartawan di Majalaya Kabupaten Bandung, Sabtu 2 April 2022.
Ia mengatakan, dapil 5 sangat potensi untuk menjadi Majalaya Mandiri atau Kota Administratif, karena berada pada kawasan industri.
“Majalaya itu butuh perubahan status, di antaranya jalan desa menjadi jalan kabupaten, kemudian jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Kita juga berharap di Majalaya ada sebuah universitas atau akademi untuk memfasilitasi generasi muda melanjutkan pendidikan setelah lulus SLTA,” katanya.
Deden Asrul berharap untuk melangkah ke realisasi pembentukan Kota Administratif, perlu ada kajian yang dilakukan para akademisi.
“Tapi saya sangat optimis, Majalaya yang merupakan Kota Dolar bisa menjadi Majalaya Mandiri karena didukung dengan berbagai potensi kawasan industri, selain terdapat sejumlah perbankan dan pelayanan jasa. Majalaya itu daerah yang tak pernah tidur, dan selalu menggeliat dalam setiap harinya. Aktivitas masyarakat di Majalaya selama 24 jam,” katanya.
Ia berharap untuk melangkah ke wacana pembentukan Majalaya Mandiri itu, perlu mendapat dukungan dari para anggota legislatif, terutama yang memiliki konsep atau program kerja ke arah peningkatan pembangunan.
“Soalnya, bicara anggota dewan tak hanya bicara untuk kepentingan partai saja, tetapi bagaimana memikirkan kepentingan masyarakat yang lebih besar,” tuturnya.
Sementara itu, Tokoh Masyarakat Majalaya H. Dudu Kosasih mengatakan, sangat setuju di dapil 5 menjadi Kota Administratif. “Sudah waktunya Majalaya menjadi Kota Administratif, dengan empat kecamatan, yakni Kecamatan Majalaya, Ibun, Paseh dan Ibun,” kata Dudu.
Dudu mengatakan, di Majalaya itu ada 17 permasalahan yang harus menjadi perhatian, di antaranya masalah banjir, tata ruang, pedagang kaki lima, Sungai Citarum dan permasalahan lainnya.
Ia mengungkapkan, dengan adanya pembentukan Kota Administratif, secara otomatis akan meningkatkan status pembangunan maupun infrastruktur.
“Kalau Majalaya menjadi Kota Administratif secara otomatis akan meningkatkan pembangunan,” katanya.
Ia berharap, sudah banyak di antara warga maupun berbagai pihak Kota Administratif Majalaya benar-benar terwujud atau terealisasi.
“Kota Administratif sudah menjadi harapan banyak pihak, dalam upaya membangkitkan Majalaya dalam peningkatan status pemerintahan maupun infrastruktur,” katanya.
Dudu menambahkan, untuk merealisasikan wacana pembentukan Kota Administratif itu, harus mendapat dukungan dari Pemkab Bandung mulai dari eksekutif maupun legislatif. “Selama belum ada perubahan status, Majalaya akan tetap semrawut. Kita ingin di Majalaya ada peningkatkan pembangunan di Majalaya, melalui perubahan status pemerintahan itu,” ujarnya.
Ia pun sangat optimis perubahan status itu akan mendongkrak peningkatan pembangunan, karena Majalaya memiliki sumber panas bumi di Kecamatan Ibun yang menghasilkan dana bagi hasil cukup besar, yaitu mencapai puluhan miliar per tahun.
“Pendapatan asli daerahnya juga cukup besar. Majalaya sebagai ring satu penghasil panas bumi, karena lokasinya berdekatan dengan sumber panas bumi tersebut,” katanya.
Editor : Maji| Wartawan : Trinata
