Menelisik Arah Politik, Berburu Jatah Kursi Menteri

Sabtu, 10 Agustus 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi: korankaltara.com

Ilustrasi: korankaltara.com

DARA | JAKARTA – Arah politik partai pasca pilpres, saat ini tertuju pada perebutan kursi menteri. Jatah-jatahan pun mengemuka, meski terucap dengan malu-malu.

Megawati umpanya, dalam Kongres V PDIP di Bali tempo hari, ia dengan blak-blakan meminta jatah kursi menteri kepada presiden terpilih Jokowi. Bahkan, hingga menyebut jumlah: minta lebih dari empat, katanya.

Permintaan Megawati itu tentu saja gayung bersambut. Jokowi mengiyah-kan bahwa PDIP akan mendapat jatah menteri lebih dari empat. Perkataan itu bahkan ditutup dengan kalimat: jaminannya saya, kata Jokowi.

Lalu bagaimana dengan partai lain, partai koalisi seperti Nasdem, PPP atau PKB? Apakah diperlakukan istimewa seperti terhadap PDIP?

Sentilah lembut namun mengena diucapkan politikus Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago. Menurutnya, partai tidak boleh bicara soal jumlah jatah menteri. Tapi, seharusnya lebih kepada koordinasi antarmenteri.

Irma mengatakan, program Jokowi yang komprehensif hanya bisa dijalankan bila koordinasi antarkementerian bisa dibangun dengan baik. Maka itu, ia menekankan, para partai politik harusnya mendorong koordinasi antarpartai daripada klaim jumlah menteri.

“Makanya jangan bicara jumlah, harusnya bicara duduk bersama sama kemudian mengkoordinasikan satu menteri dengan menteri lainnya. Itu menjadi lebih penting agar tidak membebani presiden nantinya,” kata Irma, dilansir republika, Sabtu (10/8/2019).

Boleh jadi sentilan Irma itu sebetulnya ditujukan untuk Megawati yang secara terbuka meminta jatah menteri berikut jumlahnya.

Sementara itu, Sekjen PPP Asrul Sani mengaku sudah mendapat jumlah posisi menteri yang diberikan Jokowi. Namun, posisi menterinya belum tahu.

Arsul enggan menyebutkan jumlah menteri yang disediakan untuk PPP. Partai berlambang Kabah itu memilih menunggu terlebih dahulu kejelasan pos yang diberikan pada partai.

Berebut jatah kursi menteri kini sedang membumi di tanah air. Jokowi sebagai pemegang hak prerogratif diyakini pada akhirnya tak bisa berbuat apa karena tekanan demi tekanan akan muncul dari partai-partai koalisi.***

Editor: denkur

 

 

Berita Terkait

Istimewa Pembukaan UKW PWI Jaya-UMJ, Dihadiri Rektor dan Dua Anggota Dewan Pers
Sampurasun Tasikmalaya! Dahsyatnya Weekend Hadirkan Nabila Taqiyyah Hingga Restu di Balekota Tasikamalaya
Serentak, Ratusan Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada 2024 Sudah Dilantik
Lindungi Masyarakat, Pelaku Usaha Kosmetik Harus Patuhi Ketentuan Ini
Mendengar Suara Anak: Komdigi Sempurnakan Regulasi Perlindungan Digital
Bentengi Anak di Ruang Digital, Regulasi Baru Segera Hadir
Lakukan Audiensi, Wirawati Catur Panca-MPR RI Siap Gelar Diskusi Patriotisme Perempuan
Kesbangpol DKI Jakarta Berpotensi Raih Predikat Informatif dalam E-Monev, Ini Syaratnya
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 21 Februari 2025 - 11:46 WIB

Istimewa Pembukaan UKW PWI Jaya-UMJ, Dihadiri Rektor dan Dua Anggota Dewan Pers

Jumat, 21 Februari 2025 - 10:49 WIB

Sampurasun Tasikmalaya! Dahsyatnya Weekend Hadirkan Nabila Taqiyyah Hingga Restu di Balekota Tasikamalaya

Kamis, 20 Februari 2025 - 15:14 WIB

Serentak, Ratusan Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada 2024 Sudah Dilantik

Rabu, 19 Februari 2025 - 12:59 WIB

Lindungi Masyarakat, Pelaku Usaha Kosmetik Harus Patuhi Ketentuan Ini

Rabu, 19 Februari 2025 - 12:49 WIB

Mendengar Suara Anak: Komdigi Sempurnakan Regulasi Perlindungan Digital

Berita Terbaru

Foto: Istimewa

JABAR

Panglima TNI Kunjungi Makodim 0607/Kota Sukabumi

Sabtu, 22 Feb 2025 - 10:31 WIB