Menelisik Arah Politik, Berburu Jatah Kursi Menteri

Sabtu, 10 Agustus 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi: korankaltara.com

Ilustrasi: korankaltara.com

DARA | JAKARTA – Arah politik partai pasca pilpres, saat ini tertuju pada perebutan kursi menteri. Jatah-jatahan pun mengemuka, meski terucap dengan malu-malu.

Megawati umpanya, dalam Kongres V PDIP di Bali tempo hari, ia dengan blak-blakan meminta jatah kursi menteri kepada presiden terpilih Jokowi. Bahkan, hingga menyebut jumlah: minta lebih dari empat, katanya.

Permintaan Megawati itu tentu saja gayung bersambut. Jokowi mengiyah-kan bahwa PDIP akan mendapat jatah menteri lebih dari empat. Perkataan itu bahkan ditutup dengan kalimat: jaminannya saya, kata Jokowi.

Lalu bagaimana dengan partai lain, partai koalisi seperti Nasdem, PPP atau PKB? Apakah diperlakukan istimewa seperti terhadap PDIP?

Sentilah lembut namun mengena diucapkan politikus Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago. Menurutnya, partai tidak boleh bicara soal jumlah jatah menteri. Tapi, seharusnya lebih kepada koordinasi antarmenteri.

Irma mengatakan, program Jokowi yang komprehensif hanya bisa dijalankan bila koordinasi antarkementerian bisa dibangun dengan baik. Maka itu, ia menekankan, para partai politik harusnya mendorong koordinasi antarpartai daripada klaim jumlah menteri.

“Makanya jangan bicara jumlah, harusnya bicara duduk bersama sama kemudian mengkoordinasikan satu menteri dengan menteri lainnya. Itu menjadi lebih penting agar tidak membebani presiden nantinya,” kata Irma, dilansir republika, Sabtu (10/8/2019).

Boleh jadi sentilan Irma itu sebetulnya ditujukan untuk Megawati yang secara terbuka meminta jatah menteri berikut jumlahnya.

Sementara itu, Sekjen PPP Asrul Sani mengaku sudah mendapat jumlah posisi menteri yang diberikan Jokowi. Namun, posisi menterinya belum tahu.

Arsul enggan menyebutkan jumlah menteri yang disediakan untuk PPP. Partai berlambang Kabah itu memilih menunggu terlebih dahulu kejelasan pos yang diberikan pada partai.

Berebut jatah kursi menteri kini sedang membumi di tanah air. Jokowi sebagai pemegang hak prerogratif diyakini pada akhirnya tak bisa berbuat apa karena tekanan demi tekanan akan muncul dari partai-partai koalisi.***

Editor: denkur

 

 

Berita Terkait

InspiraFest: 3000 Peserta, 4 Generasi, 3 Pilar Kepemimpinan, untuk 1 Visi menuju Indonesia Emas
Pembangunan Infrastruktur untuk Menekan Biaya Logistik; Progress Pembangunan Tol Probolinggo – Banyuwangi yang Digarap PTPP
KCCI Berpesta Kimchi bersama SMK Pujangga
Hari Ibu, Wirawati Catur Panca dan Kementerian PPPA Kunjungi Enam Tokoh Pejuang Perempuan
LaNyalla Mahmud Mattalitti: Permintaan Presiden Agar Parpol Ubah Sistem Pemilu Layak Didukung
Prabowo Sebut Pilkada Mahal, Sultan: Sistem Politik Kita Perlu Disempurnakan
Wujudkan Ketertiban Berkendara bagi Anak Muda, Maxim Gelar Seminar Safety Riding
KCCI Bawa Beragam Konten Hallyu ke Cirebon
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 14 Desember 2024 - 17:50 WIB

InspiraFest: 3000 Peserta, 4 Generasi, 3 Pilar Kepemimpinan, untuk 1 Visi menuju Indonesia Emas

Sabtu, 14 Desember 2024 - 11:14 WIB

Pembangunan Infrastruktur untuk Menekan Biaya Logistik; Progress Pembangunan Tol Probolinggo – Banyuwangi yang Digarap PTPP

Sabtu, 14 Desember 2024 - 11:05 WIB

KCCI Berpesta Kimchi bersama SMK Pujangga

Sabtu, 14 Desember 2024 - 10:09 WIB

Hari Ibu, Wirawati Catur Panca dan Kementerian PPPA Kunjungi Enam Tokoh Pejuang Perempuan

Jumat, 13 Desember 2024 - 20:27 WIB

LaNyalla Mahmud Mattalitti: Permintaan Presiden Agar Parpol Ubah Sistem Pemilu Layak Didukung

Berita Terbaru


Alfath Alima Hakim dan Maheswara Yogha terpilih sebagai Mojang Jajaka Jawa Barat 2024 pada malam final yang berlangsung di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Minggu (15/12/2024) malam.(Foto: biro adpim jabar)

HEADLINE

Alfath Alima-Maheswara dari Kota Bogor Juara Moka Jabar 2024

Senin, 16 Des 2024 - 11:03 WIB