Prevalensi stunting di wilayah Kabupaten Bandung Barat tahun 2021 sebesar 9,54 persen. Itu berdasarkan elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM).
DARA | Target prevalensi stunting yang ditetapkan pemerintah pusat pada tahun 2024 bisa mencapai 14 persen. Sedangkan Prevalensi Stunting berdasarkan Studi Status Gizi Balita (SSGI) tahun 2021 ini berada di angka 29,6 persen.
Ketua Tim Penggerak PKK KBB, Sonya Fatmala mengatakan, jika mengacu pada e-PPGBM, prevalansi stunting di KBB mulai menunjukkan ada penurunan.
“Mudah mudahan tahun ini bisa segera turun lagi. Saya pribadi, mudah-mudahan KBB bisa new zero stunting pada tahun 2024,” ujar Sonya, usai rapat koordinasi (rakor) bersama para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentang Stunting di Balai Gempungan, Gedung B Lantai 4 KBB, Selasa (24/1/2023).
Sebagai tindak lanjut penanganan stunting di KBB ini, Sonya menilai Pemkab Bandung Barat telah melakukan berbagai upaya.
Banyak program, yang digulirkan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk penurunan angkat stunting di KBB.
Bagi TP-PKK sendiri dan Bunda Rupa-Rupa, tinggal lebih memasifkan dan memaksimalkan peran masing-masing dari pencegahan dan penurunan stunting dari hulu ke hilir.
“Tinggal sekarang bagaimana kita menguatkan program-program itu, secara bersama-sama bergotong-royong melakukan evaluasi, terkait yang sudah dilakukan dan dampaknya seperti apa?”, tegas istri Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan ini.
Lebih lanjut ia juga mengatakan, penyebab dari stunting itu, beraneka ragam. Mulai kekurangan gizi, sanitasi yang kurang memenuhi persyaratan kesehatan dan lain-lainnya.
Penyebab stunting tersebut, bukan hanya menimpa pada keluarga yang pra sejahtera saja. Bisa juga, terjadi pada keluarga yang status ekonominya terbilang mampu.
Ternyata sambungnya, dengan rumahnya yang refresentatif, sanitasi di lingkungan rumahnya baik, stunting bisa juga menimpa anaknya. Karena pola asuhnya yang salah, semisal anak ketika makan susah dan milih-milih.
“Jadi asupan gizinya tidak sesuai, akhirnya pola asuh yang dibiarkan orang tua itu bisa anak yang stunting juga,” katanya.
Sementara itu, Pelaksana Harian (PLH) Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Asep Wahyu mengatakan, untuk menurunkan angka stunting, Pemkab Bandung Barat menyediakan anggaran untuk tahun 2023 sebesar Rp20 miliar. Ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yang kurang dari Rp19 miliar.
Anggaran tersebut menyebar di sejumlah OPD, untuk dialokasikan program penurunan angka stunting dengan melihat penyebabnya.
“Misalnya untuk mengatasi sanitasi, kita siapkan anggaran di dinas PUTR (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) untuk mendapatkan air bersih bagi warga kurang mampu,” ujarnya.
Asep juga mengatakan, persoalan stunting cukup komplek sehingga harus ditangani dari berbagai sisi. Termasuk masalah data, Pemkab Bandung Barat terus melakukan up-date data secara berkala.
“Beberapa dinas telah menyiapkan program yang sesuai dengan persoalan penyebab stunting. Termasuk untuk data, tadi kita juga melakulan rakor, bagaimana kita meng-up-date data terus, supaya benar-benar tuntas,” kata Asep.
Editor: denkur
