Masyarakat Indonesia dalam waktu dekat akan menghadapi Pilkada serentak.
DARA | Pilkada akan digelar 27 November 2024 di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.
Jakpat secara independen melakukan survei pada para responden di sejumlah kota di Indonesia mengenai pandangan sosial dan politik dalam rangka Pilkada 2024.
Sejumlah kota yang dimaksud adalah Kota Surakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kota Bandung, dan Kota Medan.
“Kondisi sosial dan politik di Indonesia sangat dinamis, segala bentuk perubahan dapat terjadi dalam waktu singkat, oleh karena itu Jakpat berinisiatif untuk melakukan riset ini untuk memberikan gambaran umum kondisi politik di enam daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia,” ujar Head of Research Jakpat, Aska Primardi.
Poin dalam laporan seri Pilkada 2024 ini untuk mengetahui sejumlah hal mencakup masalah sosial dan politik di wilayah tersebut, aspek evaluasi sosial dan politik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, serta citra pemimpin daerah yang diinginkan masyarakat.
“Saat ini kita sudah memasuki era post-truth, dimana kebenaran faktual bukanlah titik penentu keputusan seseorang, tetapi lebih banyak ditentukan oleh opini, persepsi, dan perasaan subjektif seseorang. Indikator keberhasilan kebijakan seorang pemimpin bukan hanya dinilai dari data dan faktanya secara langsung, tetapi juga bagaimana perasaan publik terhadap kebijakan tersebut,” ujar Aska.
“Semua politisi saat ini berlomba untuk memenangkan sentimen positif dari publik,” imbuhnya dalamketerangan tertulis, Rabu (20/11/2024).
Kota Surakarta = 141 responden
Berdasarkan analisis dari jawaban kualitatif responden di Kota Surakarta, isu yang mengkhawatirkan di wilayah tersebut adalah politik dinasti atau nepotisme (11%) dan lapangan pekerjaan, tepatnya pengangguran (10%).
Masalah kesenjangan sosial atau kemiskinan juga menjadi perhatian bagi 7% masyarakat setempat. Di satu sisi, 33%
masyarakat di Kota Surakarta menyatakan bahwa situasi sosial dan politik saat ini lebih baik dibandingkan masa kepemimpinan sebelumnya.
Provinsi Jawa Barat = 1478 responden
Berdasarkan analisis dari jawaban kualitatif responden di Provinsi Jawa Barat, hampir 20% mengeluhkan soal lapangan pekerjaan, terutama soal pengangguran.
Masalah lain yang dikhawatirkan adalah kriminalitas (11%) dan kesenjangan sosial ekonomi atau kemiskinan
(11%). Meski demikian, 23% masyarakat di Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa situasi sosial dan politik saat ini lebih baik dibandingkan masa kepemimpinan sebelumnya.
Provinsi Jawa Timur = 905 responden
Berdasarkan analisis dari jawaban kualitatif responden, isu sosial politik yang dikhawatirkan masyarakat Jawa Timur tak jauh berbeda dengan Jawa Barat, yakni terkait lapangan pekerjaan (15%) dan kemiskinan/ekonomi suit (12%).
Sebanyak 9% responden mencemaskan masalah korupsi di wilayah tersebut. Di sisi lain, 32% masyarakat di Provinsi
Jawa Timur menyatakan bahwa situasi sosial dan politik saat ini lebih baik dibandingkan masa kepemimpinan sebelumnya.
Provinsi Daerah Khusus Jakarta = 809 responden
Berdasarkan analisis dari jawaban kualitatif responden di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, isu yang mengkhawatirkan di wilayah tersebut adalah lapangan pekerjaan, tepatnya pengangguran (9%), serta kesenjangan sosial, kemiskinan, dan ekonomi sulit (9%).
Masalah keamanan seperti kriminalitas atau kerusuhan juga menjadi perhatian bagi 7% masyarakat setempat.
Sementara itu, 4 dari 10 masyarakat setuju bahwa situasi politik dan sosial di wilayah tersebut berada di kondisi sama saja dibandingkan dengan periode kepemimpinan sebelumnya.
Kota Bandung = 141 responden
Berdasarkan analisis dari jawaban kualitatif responden di Kota Bandung, sebanyak 27% mengeluhkan soal lapangan pekerjaan, terutama soal pengangguran.
Isu lain yang disoroti adalah kesenjangan sosial seperti kemiskinan atau ekonomi sulit (17%) dan keamanan,
termasuk kriminalitas/begal (15%).
Di sisi lain, 16% masyarakat Bandung menilai situasi politik dan sosial saat ini lebih baik dibandingkan dengan masa kepemimpinan sebelumnya.
Kota Medan = 183 responden
Berdasarkan analisis dari jawaban kualitatif responden, 1 dari 5 responden Kota Medan khawatir dengan masalah kriminalitas di wilayah tersebut, seperti begal atau pencurian.
Sebanyak 11% responden menyoroti soal politik dinasti/politik kepentingan dan 9% lainnya mengeluhkan soal lapangan pekerjaaan, terutama masalah pengangguran. Meski demikian, 2 dari 10 masyarakat di Kota Medan mengatakan bahwa situasi politik dan sosial saat ini lebih baik dibandingkan dengan masa kepemimpinan sebelumnya.
Bagaimana penilaian masyarakat setempat terkait aspek-aspek sosial dan politik dibandingkan periode kepemimpinan sebelumnya? Apakah pandangan tiap generasi sama? Dapatkan hasilnya dengan data mendetail dalam laporan Jakpat Seri Pilkada: “Menilik Isu Sosial dan Politik di Indonesia”:
Menilik Isu Sosial dan Politik di Provinsi Daerah Khusus Jakarta
Lembaga riset
Jakpat sebagai lembaga riset pasar independen dan institusi survei online, bersikap netral dan tidak memihak pada individu atau partai politik tertentu. Survei ini bertujuan untuk mengetahui preferensi politik responden secara netral.***
Editor: denkur
