Indonesia menegaskan pentingnya jalan ke luar bagi para pengungsi Rakhine State dapat direpatriasi. Maka pertemuan ASEAN Political Security Community (APSC) dalam kerangka KTT ke-25 ASEAN, ada sesi membahas usulan Indonesia mengenai pembentukan Ad-Hoc Taks Force yang akan bertugas membantu implementasi rekomendasi dari Preliminary Needs Assessment (PNA) oleh AHA Center.
DARA | BANGKOK, THAILAND – Menlu RI, Retno Marsudi menyerukan partisipasi aktif perempuan sebagai mediator dan negosiator dalam berbagai proses perdamaian.
Retno Marsudi juga mendorong penciptaan jejaring kawasan dan memperkuat kerjasama dengan mediator dan juru runding perempuan di belahan dunia lainnya.
Menlu RI Retno Marsudi mengatakan itu pada pertemuan ASEAN Political Security Community (APSC) dalam kerangka KTT ke-25 ASEAN dan KTT Terkait Lainnya yang juga dihadiri oleh Menko Polhukam, Prof. Dr. Moh. Mahfud MD. (02/11/2019)
“Indonesia pada tahun 2020, untuk kedua kalinya akan menyelenggarakan Regional Training on Women, Peace and Security. “Kasmi berharap para mediator dan juru runding perdamaian perempuan ASEAN dapat berperan aktif dan menjalin kerjasama erat dalam kerangka Global Alliance of Regional Women Mediators Network,” kata Menlu RI Retno.
Retno Marsudi juga menekankan pentingnya pemberdayaan dan peningkatan jumlah penjaga perdamaian perempuan dalam berbagai misi perdamaian PBB.
Adapun Menko Polhukam RI Machfud MD, menegaskan pentingnya peningkatan kerjasama kontra-terorisme untuk mengatasi ancaman terorisme yang dewasa ini menggunakan metode-metode baru.
Indonesia juga menurut Machfud MD, berpandangan bahwa ASEAN perlu menguatkan kerjasama di bidang siber (cyber crimes) untuk mencegah hambatan negara anggota ASEAN dalam memanfaatkan revolusi industri 4.0.
“ASEAN harus menjaga dari ancaman serangan siber” tambah Menko Polhukam RI. Selain itu, Menko Polhukam RI juga mengangkat isu upaya memerangi penyelundupan narkoba, ASEAN Outlook on Indo-Pacific, serta penguatan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR).
Pertemuan mendengarkan laporan Sekretaris Jenderal ASEAN mengenai implementasi Cetak Biru APSC 2025. Sekjen ASEAN menjelaskan bahwa Implementasi Cetak Biru APSC telah menyelesaikan 274 dari 290 lini aksi. Pertemuan mendorong segera mengupayakan penyelesaian sisa 16 lini aksi APSC tersebut.
Secara khusus, pertemuan juga menegaskan kembali pentingnya segera mencari jalan keluar agar pengungsi Rakhine State dapat direpatriasi. Pertemuan membahas usulan Indonesia mengenai pembentukan Ad-Hoc Taks Force yang akan bertugas membantu implementasi rekomendasi dari Preliminary Needs Assessment (PNA) oleh AHA Center. Upaya ini membuktikan sentralitas dan kapasitas ASEAN dalam menyelesaikan tantangan keamanan yang dihadapi oleh kawasan Asia Tenggara.
Wartawan : Bima Satriyadi | editor Aldinar | bahan. Kemenlu.go.id
