Puluhan orang pelanggar protokol kesehatan dan administrasi kependudukan terjaring operasi yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung bersama TNI dan Polri, Kamis malam (10/12/2020).
DARA | BANDUNG – Bahkan, Satpol PP juga menyegel sebuah foodcourt yang menyalahi aturan.
Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kota Bandung, Idris Kuswendi mengatakan, operasi kali ini digelar guna memeriksa identitas kependudukan warga yang beraktivitas. Sekaligus menegakkan Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2020 tentang pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru (AKB) ditengah pandemi Covid-19.
“Target operasi dalam masa AKB diperketat pertama pengecekan protokol kesehatan. Kedua penindakan berbentuk pemeriksaan identitas penduduk, karena di situ ada Perda Nomor 4 Tahun 2012 sebagaimana diubah Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang administrasi kependudukan,” jelas Idris.
Dalam operasi kali ini tim gabungan menyasar sejumlah tempat hiburan malam. Total petugas mendatangi tujuh tempat mulai dari kawasan Jalan Karangsari, Jalan Sulanjana, dan terakhir di Jalan Sawunggaling.
Dari operasi ini terjaring 40 pelanggar individu, baik tidak membawa identitas kependudukan ataupun tidak mematuhi protokol kesehatan.
“Bagi yang tidak membawa ktp kita kenakan denda administrasi Rp50.000, dan ada juga pelanggaran tidak memakai masker yang kita kenakan denda Rp50.000,” terangnya.
Sedangkan satu lokasi yang disegel petugas yaitu di kawasan Jalan Sawunggaling. Petugas menutup tempat tersebut lantaran diduga menyalahi perizinan. Yakni sentra penjualan makanan terpusat yang kedapatan menjual minuman beralkohol.
“Satu lokasi tempat penjualan minuman beralkohol yang diduga tidak memiliki perizinan,” ungkap Idris.
Selain itu, petugas juga menindak salah satu tempat hiburan di Jalan Karangsari dengan melakukan penahanan KTP. Selanjutnya, orang yang bersangkutan dipanggil ke Kantor Satpol PP untuk pemeriksaan lanjutan.
“Mereka tidak menerapkan batas kapasitas pengunjung dan membiarkan pengunjung dibawah umur masuk lokasi. Dilanjut nanti hasil periksa di kantor, dipanggil hari Selasa (pekan depan). Tergantung nanti hasil pemeriksaan. Sanksi berat berdasarkan Perwal AKB nanti denda administrasi Rp500.000,” pungkasnya.***
Editor: denkur
