Seorang kepala desa mendatangi sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Majalengka. Mengadukan sebuah pemberitaan yang dinilai merugikan dirinya.
DARA – Kepala desa itu adalah Abdul Rohman Baehaqi, Kepala Desa Dawuan Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
Ia datang ke PWI mengadukan sebuah pemberitaan di salah satu media online yang menyudutkan dirinya dan tanpa konfirmasi.
“Saya dituding korupsi pembangunan jalan dengan nilai proyek Rp45 juta. Padahal, nominal proyek itu hanya Rp35 juta. Terus itu narasi beritanya semuanya opini pribadi wartawan dan bertolak belakang dengan realitas terjadi karena ditulis tanpa melalui wawancara,” kata Kades Abdul Rohman di Sekretariat PWI Kabupaten Majalengka, Jumat kemarin (26/3/2021).
Sebelum ke PWI, lanjut Kades Abdul Rohman, datang juga ke Satreskrim Polres Majalengka untuk melaporkan pemberitaan yang dinilai mencemarkan nama baiknya.
Namun aparat kepolisian menyarankan agar berkonsultasi ke dewan pers atau ke lembaga konstituen yang diakui dewan pers seperti PWI.
“Coba berita hoax itu kemudian disebar di medsos dan dibagikan ke warga, dan kami oleh warga dituding korupsi. Itu alasan saya melaporkanya ke polisi,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Ketua PWI Kabupaten Majalengka Jejep Falahul Alam mengingatkan kembali agar rekan-rekan jurnalis bekerja berpedoman pada KEJ dan UU Pers Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
Hal itu untuk menjamin kemerdekaan pers dalam memenuhi hak publik dalam memperoleh informasi yang baik dan benar, sehingga diperlukan landasan moral dan etika profesi untuk menjaga kepercayaan publik, menegakkan integritas dan profesionalisme. Atas dasar itulah, setiap wartawan wajib menaati KEJ
“Kalau saya baca beritanya tidak berimbang, mencampur adukan fakta dan opini, terkesan menghakimi, serta tidak menerapkan asas praduga tak bersalah,” ujar Jejep Falahul Alam.
Namun demikian, di dalam regulasi yang ada setiap narasumber berhak mengajukan hak jawab dan hak koreksi. Sebagaimana diatur pemerintah dan Dewan Pers di Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers,pasal 1, pasal 5, pasal 6, pasal 11, dan pasal 15.
“Hak jawab itu berisi tanggapan atau sanggahan terhadap berita yang menyangkut langsung diri dari pihak yang dirugikan. Sedangkan hak koreksi berisi koreksi dari siapa saja menyangkut informasi apapun yang dinilainya salah, terutama kekeliruan fakta dan data teknis,” ujarnya.
Dia menambahkan, sepanjang media itu berbadan hukum pers dan beritanya ada narasumber, itu dikatakan karya jurnalistik. Maka penyeleseainnya melalui UU Pers yaitu melakukan hak jawab.
Jika tidak melaksanakan hak jawab di Pasal 18 ayat 2 UU Pers, perusahaan media itu didenda senilai Rp500 juta.
“Kalau menurut saya, melakukan hak jawab dan koreksi merupakan langkah yang elegan dan tepat dalam menyelesaikan persoalan pemberitaan,” sarannya.***
Editor: denkur
